Banyak Anggota DPRD DKI Belum Serahkan LHKPN, Pengamat: Pasti Ada yang Disembunyikan

Para pengamat menyayangi sikap para anggota dewan yang dianggap tak patuh pada peraturan serta menduga ada sesuatu yang disembunyikan

Banyak Anggota DPRD DKI Belum Serahkan LHKPN, Pengamat: Pasti Ada yang Disembunyikan
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Suasana saat pelantikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/11). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Anggie Lianda Putri

GAMBIR, WARTA KOTA - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengaku baru menerima laporan dua orang dewan yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua orang yang dimaksud yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Menyoroti hal tersebut, para pengamat menyayangi sikap para anggota dewan yang dianggap tak patuh pada peraturan serta menduga ada sesuatu yang disembunyikan.

"Ya itu sih pasti ada yang mereka sembunyikan!," ujar pengamat Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan kepada Warta Kota, Kamis (7/2/2019).

Iapun mendukung pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang mengajak masyarakat agar tidak memilih lagi para anggota dewan yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya.

"KPK saja sudah bilang jangan pilih DPRD yang incumbent (petahana) karena tidak satupun anggota dewan yang melaporkan LHKPN, itu kan enggak benar. Makanya saya setuju jangan pilih lagi tuh mereka semua," ungkap Tigor.

Menurutnya tak ada alasan apalagi jika merasa kesulitan atau tak sempat merincikan harta kekayaan mereka.

"Kan gampang mereka tinggal panggil konsultan aja, bisa juga sewa akuntan publik untuk bantu hitung harta kekayaan. Banyak konsultan yang bisa, itu mah cuma alasan aja," kata Tigor.

Senada dengan Tigor, Pengamat kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah juga setuju dengan pernyataan KPK.

"Menurut saya sih saran dari KPK terkait anggota dewan yang tidak menyerahkan LHKPN tidak usah dipilih lagi, itu sih sah-sah saja. Saya setuju dengan KPK," ungkap Trubus.

Menurutnya, mereka enggan melaporkan sebab tidak mau terkontrol harta kekayaan yang dimilikinya dan tidak mendukung program pemberantasan korupsi.

"Mereka itu enggak mau menginput karena tidak mau terkontrol harta kekayaannya jadi ini memang menunjukkan bahwa mereka ini tidak mendukung pemberantasan korupsi," kata Trubus.

"Para anggota dewan ini kan wakil rakyat yang seharusnya memberi contoh atau keteladanan dong," tambah Trubus.

Diketahui anggota dewan seluruhnya ada 106 orang dari 9 Fraksi yakni 28 orang PDIP, 15 orang Gerindra, 11 orang PKS, 12 orang Demokrat-PAN, 10 orang Hanura, 10 orang PPP, 9 orang Golkar, 6 orang PKB dan 5 orang Nasdem. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved