Polisi Juga Selidiki Laporan Pemprov Papua bahwa Pihak KPK Telah Mencemarkan Nama Baik

Seperti diketahui, dalam kasus ini antara KPK dan Pemprov Papua saling membuat laporan ke Polda Metro Jaya.

Polisi Juga Selidiki Laporan Pemprov Papua bahwa Pihak KPK Telah Mencemarkan Nama Baik
Warta Kota/istimewa
Laporan penganiayaan penyidik KPK berujung pada laporan pencemaran nama baik pihak Pemprov Papua. 

Selain mendalami dugaan pengeroyokan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pegawai Pemprov Papua, Polda Metro Jaya juga memastikan menyelidiki laporan Pemprov Papua atas dugaan pencemaran nama baik, yang dilaporkan telah dilakukan oleh penyidik KPK tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus ini antara KPK dan Pemprov Papua saling membuat laporan ke Polda Metro Jaya.

"Untuk laporan dari biro hukum Pemprov Papua sudah kami terima dan juga sedang dalam penyelidikan" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (6/2/2019).

Menurut Argo, pelapor dari Pemprov Papua atas dugaan pencemaran nama baik itu sudah diperiksa pihaknya.

"Pelapor sudah kita mintai klarifikasi saat membuat laporan, kemarin," kata Argo.

Argo Yuwono memberikan penjelasan tentang laporan penganiayaan oleh pihak Pemprov Papua.
Argo Yuwono memberikan penjelasan tentang laporan penganiayaan oleh pihak Pemprov Papua. (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melaporkan balik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengaku, dia telah dianiaya sekitar 10 orang di Hotel Borobudur, ke Polda Metro Jaya.

Pelaporan berupa tindak pidana pencemaran nama baik yang telah dilakukan penyidik KPK itu.

Laporan Pemprov Papua dikuasakan melalui Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Alexander Kapisa.

Laporan tercatat dengan nomor LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Februari 2019.

Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana di bidang ITE dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (30) juncto Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2018 tentang ITE.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved