Demokrasi

Lurah Pademangan Barat Digugat ke PTUN Terkait SK Pengangkatan Ketua RW

Kasus tersebut kabarnya telah sampai pada tahap persiapan dengan dipanggilnya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Istimewa
Proses pemilihan Ketua RW 16 Kelurahan Pademangan Barat diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa. 

Lurah Pademangan Barat Jakarta Utara, Dini Paramita Sapaty digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh sejumlah warga yang tidak puas dengan hasil pemilihan Ketua RW 16 tahun 2018 silam.

Gugatan tersebut sudah tercatat di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 5/G/2019/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2019.

Saat ini, kasus tersebut telah sampai pada tahap persiapan dengan dipanggilnya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing pada Senin (5/2/2019).

Hatoguan Siregar selaku kuasa hukum warga (Penggugat) mengatakan bahwa secara garis besar proses pemilihan Ketua RW 16 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

"Ada beberapa Tatib yang mereka buat itu kontradiktif bahkan tidak merujuk pada Pergub 171 Tahun 2016."

"Contoh, Tatib itu harus dibuat melalui musyawarah warga sesuai yang tertera di Pasal 41."

"Itu tidak dilakukan oleh panitia termasuk juga dalam menetapkan hak pilih yang benar-benar tidak demokratis."

"Dari satu RT mereka tetapkan hanya 3 suara."

"Padahal, satu RT itu ada seratusan pemilik KTP," ujar Hatoguan Siregar di PTUN Jakarta, Senin siang.

Selain itu, Lurah Pademangan Barat, Dini Paramita Sapaty juga dinilai kurang peka dengan aspirasi warganya sendiri yang tidak puas dengan hasil pemilihan Ketua RW 16 karena dalam prosesnya diduga terdapat sejumlah pelanggaran.

Akibatnya, proses pemilihan Ketua RW 16 Kelurahan Pademangan Barat diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa.

Oleh sebab itu, sejumlah warga merasa keberatan dan dirugikan hingga akhirnya menggugat SK Lurah Pademangan Barat ke PTUN Jakarta.

"Sesuai dengan isi gugatan, kami meminta agar Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat masa bakti 2018-2021 tertanggal 10 Oktober 2018 dibatalkan atau tidak sah."

"Tidak hanya itu, kami juga meminta supaya Tergugat mencabut Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pademangan Barat dan melakukan pemilihan ulang RW 016 berdasarkan Azaz Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia," tutur Endang Sulastri Setiawan dari tim kuasa hukum penggugat.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved