Wali Kota Bekasi Dukung Usulan Wapres Soal Pembentukan Otoritas Pengelola Transportasi Jabodetabek

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyambut baik usul Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rencana pembentukan otoritas pengelola transportasi Jabodetabek.

Wali Kota Bekasi Dukung Usulan Wapres Soal Pembentukan Otoritas Pengelola Transportasi Jabodetabek
Warta Kota/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyambut baik usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rencana pembentukan otoritas pengelola transportasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi).

"Itu usulan sangat bagus ya, karena selama ini intergrasi transportasi DKI Jakarta dengan wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tanggerang belum berjalan dengan baik," katanya, Jumat (1/2/2019).

Untuk itu, Rahmat Effendi mengapresiasi dan memberikan saran kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat kerja pembahasan pembentukan badan otoritas tersebut beberapa hari lalu.

"Saat rapat saya beri saran, agar badan otoritas nanti tidak hanya fokus mengembangkan transportasi. Tapi harus diatur tata ruangnya itu yang membuat transportasi bisa terintergrasi dengan baik," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Pepen itu juga menerangkan pengolaan tata ruang harus menjadi ruang lingkup dan kewenangan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek.

Tata ruang transportasi yang terintegrasi memang harus satu. 

Misalnya di Jakarta jalan mau ke Bekasi melalui Jalan Kalimalang, lebar jalannya 16 meter hingga ke wilayah Bekasi lebar jalannya juga harus 16 meter. Begitu juga wilayah lain.

"Jadi harus jelas, luas jalan tata ruang tranportasinya. Misal jalan Tangerang ke mana, ke Depok, pakai TransJakarta, atau pakai LRT, jadi harus satu. Kalau tata ruang harus satu-satu kan susah, apalagi pengaturannya diserahkan ketingkat daerah. Tidak seragam nanti hubungan dengan DPRD-nya juga susah,"ungkapnya.

Pepen juga berpendapat, saat ini peran BPTJ badan yang dinaungi Kementerian Perhubungan itu belum cukup mengatur transportasi di Jabodetabek.

"Saya pikir peran BPTJ belum maksimal ya. Ya itu tadi masih minim kewenangan sehingga tidak berjalan dengan baik. Memang ini harus dikelolah diatas Gubernur, setingkat menteri dan diberikan kewenangan, kalo dibikin ini (Badan Transportasi Jabodetabek) cakep dah," jelasnya.

Pepen juga berharap pembentukan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek dapat meningkatkan ekonomi di Kota Bekasi dan wilayah sekitar Jakarta. Selain dapat mengurai kemacetan.

Ia menjelaskan mobilisasi warga Kota Bekasi ke Jakarta cukup tinggi.

"Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) nanti harus bisa menjalankan perannya dengan baik. Sehingga kemacetan terurai, mobilitas perekonomian meningkat," paparnya.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved