Ketua Umum PBNU: Tidak Boleh Ada Fatwa Selain dari Mahkamah Agung

Ia menambahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun tidak diberi kewenangan mengeluarkan fatwa yang mengikat.

Ketua Umum PBNU: Tidak Boleh Ada Fatwa Selain dari Mahkamah Agung
Istimewa
KH Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU 

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa di Indonesia hanya Mahkamah Agung (MA).

Ia menambahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun tidak diberi kewenangan mengeluarkan fatwa yang mengikat.

Menurutnya, fatwa itu merupakan aturan yang sifatnya harus ditaati. Jika tidak, maka akan mendapat sanksi.

Cegah DBD, Kadisdik DKI Imbau Sekolah Pantau Jentik Nyamuk

"Tidak boleh ada fatwa selain dari Mahkamah Agung. Lembaga manapun (tidak boleh) mengeluarkan fatwa, karena tidak termasuk norma konstitusi kita, paham boten?" ujar Said Aqil Siradj, saat menghadiri kegiatan dalam rangka hari lahir ke-93 NU, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

"Siapa pun, itu termasuk MUI. Fatwa boleh, tapi tidak mengikat," sambungnya.

MUI selama ini merupakan lembaga di Indonesia yang mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan Umat Islam, di mana tidak punya legalitas untuk memaksa atau harus ditaati oleh seluruh Umat Islam.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Rina Ayu)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved