Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Bisa Didenda Rp 20 Juta

Namun, penetapan sanksi pidana berupa kurungan penjara ataupun denda seluruhnya berdasarkan keputusan hakim di Pengadilan Tinggi Negeri.

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Bisa Didenda Rp 20 Juta
Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Seorang pria yang viral buang sampah ke dalam kali akhirnya mengakui kesalahannya dan membayar denda. Dok. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. 

KASUS buang sampah sembarangan yang dilakukan oleh warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ke Kali Krukut Bawah pada Rabu (30/1/2019) lalu, harus menjadi pelajaran.

Sebab, seorang pelanggar dapat dikenakan sanksi kurungan penjara selama 60 hari atau denda hingga Rp 20 juta.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Mudarisin. Dirinya menjelaskan, ketentuan terkait larangan membuang sampah sembarangan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Warga Tanah Abang yang Viral karena Buang Sampah di Kali Akhirnya Diciduk dan Didenda Rp 300 Ribu

Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 130 ayat 1b, dijelaskan setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/ kali/ kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.

"Bagi mereka yang terbukti membuang sampah sembarangan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013, akan didenda setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000, setinggi-tingginya, sebetulnya kalau nol juga enggak apa-apa," jelas Mudarisin dihubungi pada Jumat (1/2/2019).

Selain itu, ketentuan tentang larangan membuang sampah sembarangan diatur dalam Pasal 21 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sehingga, apabila seseorang terbukti membuang sampah sembarangan, akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan mulai dari 10 hari hingga 60 hari penjara atau denda minimal Rp 100.000 hingga Rp 20 juta.

Ahok Bebas, Anies Baswedan: Selamat Berkumpul Kembali dengan Keluarga

Namun, penetapan sanksi pidana berupa kurungan penjara ataupun denda seluruhnya berdasarkan keputusan hakim di Pengadilan Tinggi Negeri. Dalam persidangan tindak pidana ringan (tipiring), hakim akan menimbang pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Sebaliknya, pelanggar juga dapat mengajukan pembelaan.

"Kalau Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum itu masuknya tindak pidana ringan atau tipiring. Tapi hakim yang memutuskan sanksi pidananya, bisa berupa kurungan penjara atau denda sampai Rp 20 juta," jelasnya.

"Saat ini kita masih pakai Perda Nomor 3 Tahun 2013, tetapi ke depannya kita akan mencoba kerja sama dengan pihak Satpol PP, agar pelanggar dapat dikenakan Perda Nomor 7 Tahun 2008, sehingga bisa ditetapkan denda maksimal," tambahnya.

Punya Banyak Pengikut, Ganjar Pranowo Berharap Ahok Dukung Jokowi-Maruf Amin

Denda maksimal menurutnya sangat penting diberikan, sebagai bentuk penegasan hukum dan efek jera kepada pelanggar. Sehingga, bukan hanya kepatuhan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi kesadaran warga untuk menjaga lingkungan, dapat tumbuh.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved