News

Demo Ricuh, Pemkot Tangerang Tidak Bisa Melawan UU Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102 yang menyebutkan jaminan kesehatan di daerah harus diintegrasikan dengan BPJS.

Demo Ricuh, Pemkot Tangerang Tidak Bisa Melawan UU Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Aksi demo diwarnai bakar ban terjadi di depan gerbang barat Taman Impian Jaya Ancol, Selasa (29/1/2019). 

WARTA KOTA, TANGERANG - Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Yuppentek Bambang Kurniawan menilai, tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aliansi Mahasiswa (FAM) soal pelayanan kesehatan sulit direalisasikan. Dan tidak tepat sasaran karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Aksi demo diwarnai bakar ban terjadi di depan gerbang barat Taman Impian Jaya Ancol, Selasa (29/1/2019).
Aksi demo diwarnai bakar ban terjadi di depan gerbang barat Taman Impian Jaya Ancol, Selasa (29/1/2019). (Warta Kota/Junianto Hamonangan)

Seperti diberitakan Warta Kota sebelumnya, para mahasiswa ini melakukan aksi di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (30/1/2019). Demo pun berakhir ricuh, mereka bentrok dengan anggota Satpol PP Kota Tangerang hingga terjadi tragedi berdarah.

“Mereka mendorong agar pelayanan dasar kesehatan yang dilaksanakan di Kota Tangerang dapat terpenuhi, tidak terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, karena banyak masalah,” ungkap Bambang.

Namun menurut Bambang, hal tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102 yang menyebutkan jaminan kesehatan di daerah harus diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.
“Sementara masyarakat yang sakit saat ini masih banyak kelemahan dan keterbatasan. Termasuk di beberapa rumah sakit di Kota Tangerang saat ini,” katanya.

Ditambahkan Bambang, usulan mahasiswa untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) secara mandiri memiliki tujuan baik. Namun sulit untuk direalisasikan karena bertentangan dengan Perpres.

Mereka menginginkan model pelayanan kesehatan tanpa syarat apapun. ”Dulu ada kartu Multiguna. Mahasiswa minta berobat cukup pakai KTP saja. Tapi sulit karena Pemkot Tangerang tidak bisa melawan Perpres,” ujar Bambang.

"Tuntutan mahasiswa dalam aksi ini, yaitu membebaskan pelayanan kesehatan tanpa syarat dan atau tanpa menintegrasikan dengan BPJS bisa direalisasikan jika saja, pemerintah pusat melakukan amandemen terhadap perpres No 82 Tahun 2018 khususnya di pasal 102. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Jamkesda di daerah harus diintegrasikan dgn BPJS Kesehatan. Sementara pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit dirasakan masih belum optimal atau memuaskan masyarakat," paparnya. (dik)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved