Bilang Putusan Mahkamah Agung Kabur, Buni Yani Minta Penahanannya Ditunda

Buni Yani, melalui kuasa hukumnya Aldwin Rahadian menyatakan, putusan Mahkamah Agung kabur. Karena itu ia minta penahannya ditunda.

Bilang Putusan Mahkamah Agung Kabur, Buni Yani Minta Penahanannya Ditunda
Antara
Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/10). Buni Yani, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO/Agus Bebeng/foc/17.(ANTARA FOTO/AGUS BEBENG) 

Ada perkembangan menarik hari-hari ini. Pasca-pembebasan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dari sel tahanan, tak lama kemudian Ahmad Dhani dipenjara. Jumat besok, giliran Buni Yani bakal masuk bui. Tapi, jadi tidaknya Buni Yani ditahan, masih harus menunggu perkembangan karena kuasa hukumnya mengajukan penundaan eksekusi.

TERDAKWA kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani, melalui kuasa hukumnya Aldwin Rahadian menyatakan, putusan Mahkamah Agung ( MA) kabur.

Aldwin meminta agar penahanan Buni Yani ditunda.

"Kita mohon ada penundaan eksekusi," ujar Aldwin dalam konferensi pers di jalan haji saabun No. 20, Jatipadang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019) malam.

Menurut Aldwin, hanya ada dua poin yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.

Pertama, menolak kasasi jaksa dan kuasa hukum.

Kedua, membebankan biaya perkara Rp 2.500 kepada terdakwa.

Konferensi Pers Kuasa Hukum Buni Yani yang menyebutkan putusan Mahkamah Agung Kabur di Jatipadang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019)
Konferensi Pers Kuasa Hukum Buni Yani yang menyebutkan putusan Mahkamah Agung Kabur di Jatipadang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019) (KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI)

Tidak disebutkan bahwa putusan kasasi memperkuat putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya.

"Padahal putusan itu seharusnya harus kongkret dan baru, harus eksplisit, harus jelas putusannya," kata Aldwin.

Menurut dia, keputusan kasasi untuk melakukan eksekusi harus jelas.

Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved