VIDEO: Fahri Hamzah Ungkap Alasannya Gugat PKS dan Ogah Mundur dari DPR

Mundur ini kan ada sebabnya, karena ini kan bukan mundur dari jabatan partai. Kalau mundur dari jabatan partai itu, tidak mundur, bisa dipaksa mundur,

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjelaskan banyak hal ke jajaran redaksi Tribunnews, di kantor redaksi Tribunnews, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Salah satu yang dijelaskannya, yaitu permasalahan pemaksaan mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR RI oleh partai yang mencalonkannya, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) beberapa waktu lalu.

Lelaki kelahiran Sumbawa 47 tahun lalu itu menjelaskan, Wakil Ketua DPR RI merupakan jabatan publik yang tak bisa diatur oleh partai politik, sekalipun partai tersebut berjasa dalam pencalonannya.

Oleh sebab itu, dirinya menolak permintaan partainya untuk mundur dari Wakil Ketua DPR RI. "Misalnya saya disuruh mundur, nanti dulu. Mundur ini kan ada sebabnya, karena ini kan bukan mundur dari jabatan partai. Kalau mundur dari jabatan partai itu, tidak mundur, bisa dipaksa mundur, dengan satu SK bisa dimundurkan. Tapi ini mundur dari ruang publik," kata Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah, orang mundur dari jabatan publik harus ada dasar kesalahan-kesalahan prinsipil atau administratif yang kuat untuk mundur, misalnya perbuatan kriminal korupsi.

Fahri Hamzah merasa tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang menjadi pijakan kuat untuk mundur dari jabatan publik, Wakil Ketua DPR RI.

Akibat dari manuver politiknya tersebut, Fahri Hamzah dipecat dari keanggotaan PKS. Tak terima dengan pemecatan tersebut, Fahri Hamzah menggugat PKS ke pengadilan karena telah merugikan secara imateril sebesar Rp 30 miliar.

Fahri Hamzah pun dinyatakan menang hingga tingkat pengadilan kasasi dan berhak atas ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved