Seluruh Kegiatan Usaha Wajib Berikan Kontribusi Tidak Hanya Harus Memiliki Izin

Dirinya menyebut, seluruh kegiatan usaha tidak hanya harus memiliki izin, tetapi juga memiliki kewajiban kepada pemerintah.

Seluruh Kegiatan Usaha Wajib Berikan Kontribusi Tidak Hanya Harus Memiliki Izin
Warta Kota/Alex Suban
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. 

Polemik yang terjadi terkait kegiatan usaha di pulau reklamasi disoroti Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali.

Dirinya menyebut, seluruh kegiatan usaha tidak hanya harus memiliki izin, tetapi juga memiliki kewajiban kepada pemerintah.

Kewajiban tersebut dijelaskannya berupa pajak yang dibebankan kepada pemilik usaha maupun konsumen.

Hal tersebut digambarkannya layaknya usaha di Pusat Grosir Tanah Abang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Setiap pengusaha katanya memiliki kewajiban untuk menyetorkan pendapatan usahanya, yakni sebesar satu persen dari total omset penjualan barang dan jasa.

Pajak yang dibebankan juga berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen atas usaha restoran.

"Tentu saja itu jika sudah berizin, sudah punya manajemen yang baik maka dia wajib bayar pajak. Jangan sampai lepas karena ini jadi potensi pendapatan," kata Ashraf kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (29/1/2019).

Terkait hal tersebut, dirinya menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat menertibkan seluruh kegiatan usaha di pulau reklamasi.

Pasalnya, belum ada peraturan satupun yang mengatur aktivitas di pulau buatan tersebut.

"Kalau belum berizin ya bagaimana harus ditertibkan. Perda yang mengatur juga belum ada. Jika sudah berizin, siapa yang kasih izin dan dasarnya apa? Kita semua harus taat azas hukum," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Anies menyegel ketiga pulau reklamasi yakni Pulau C, Pulau D dan Pulau G atau kini disebut Pulau Kita, Pulau Maju, dan Pulau Bersama secara langsung pada bulan Juli 2018 lalu.

Anies menyegel ketiganya lantaran seluruh bangunan yang berdiri di ketiga pulau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tercatat, ada sebanyak 932 bangunan di Pulau Kita dan Pulau Maju yang terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko, sedangkan Pulau Bersama hanya berupa daratan kosong.

Namun, seiring dengan dibuka umum, ketiga pulau, kini, ramai dengan masyarakat hingga menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bahkan, sejumlah foodcourt diketahui dibangun di Pulau Maju tanpa perizinan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved