Perda Pulau Reklamasi, DPRD : Gubernur DKI Anies Baswedan Harus Kordinasi Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerbitan izin pengelolaan pulau reklamasi.

Perda Pulau Reklamasi, DPRD : Gubernur DKI Anies Baswedan Harus Kordinasi Pemerintah Pusat
Warta Kota/Alex Suban
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. 

PEMANFAATAN pulau reklamasi masih menjadi polemik hingga kini.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pantas Nainggolan menegaskan, agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerbitan izin pengelolaan pulau reklamasi.

Hal tersebut disampaikannya merujuk belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pulau Reklamasi, khususnya ketentuan tata ruang di pulau reklamasi hingga saat ini.

Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak dapat menyusun landasan hukum sepihak lantaran pulau reklamasi dibangun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Izin pembangunan pulau reklamasi berdasarkan izin dari presiden, gubernur (DKI Jakarta) hanya merepresentasikan pemerintah pusat. Sehingga sepatutnya Perda tentang pulau reklamasi harus dikordinasikan pemerintah pusat," ungkapnya dihubungi pada Selasa (29/1/2019).

Selain itu, walau pulau reklamasi masuk dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta, tetapi pengelolaan kawasan pesisir utara dijelaskannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Terlebih, ketiga pulau reklamasi yang telah dibangun, yakni Pulau C, Pulau D dan Pulau G atau kini disebut Pulau Kita, Pulau Maju dan Pulau Bersama itu dibangun seluruhnya oleh pihak pengembang. Sehingga Pemprov DKI Jakarta harus memperhitungkan kepentingan pengembang.

"Alasan mereka berani bangun karena dasar Kepres tersebut, jadi tidak bisa diambil begitu saja. Harus diperhitungkan apa yang menjadi kewenangan pengembang bagaimana kontribusinya," jelas Nainggolan.

"Jadi seharusnya dikordinasikan dengan pemerintah pusat," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Anies menyegel ketiga pulau reklamasi yakni Pulau C, Pulau D dan Pulau G atau kini disebut Pulau Kita, Pulau Maju dan Pulau Bersama secara langsung pada bulan Juli 2018 lalu.

Anies menyegel ketiganya lantaran seluruh bangunan yang berdiri di ketiga pulau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tercatat, ada sebanyak 932 bangunan di Pulau Kita dan Pulau Maju yang terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko, sedangkan Pulau Bersama hanya berupa daratan kosong. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved