INFO KEMENTERIAN

Mendagri Tegaskan Pemerintah-TNI/Polri Back Up KPU sampai TPS

Tugas TNI/Polri adalah mengamankan dan membantu KPUD, dalam pengiriman logistik. Lalu pemerintah daerah menyiapkan kendaraan atau alat transportasi

Warta Kota
Mendagri, Tjahjo Kumolo (pegang microphone), saat menghadiri Acara Rapim TNI-Polri terkait Strategi Kebijakan Kemendagri untuk Menjamin Pemilu yang Demokratis di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1). 

WARTA KOTA, GAMBIR – Menteri  Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menegaskan  bahwa posisi Pemerintah, pemerintah daerah, TNI/Polri bersinergi memberikan bantuan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. 

Hal tersebut ia sampaikan pada saat menghadiri acara Rapim TNI-Polri terkait Strategi Kebijakan Kemendagri untuk Menjamin Pemilu yang Demokratis di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1).

Tjahjo menjelaskan bagaimana posisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga bisa bersinergi dengan TNI/Polri untuk mendukung sukses dan lancarnya Pemilu Serentak 2019. Tujuan utamanya memback up penuh KPU sampai tingkat TPS supaya berjalan dengan baik. 

“Tidak ada alasan apapun sampai Pemilu itu ditunda, kecuali ada bencana alam di suatu TPS, suatu desa, suatu kecamatan, baru bisa. Secara penuh pemerintah daerah akan mem-back up KPUD di daerahnya masing – masing, supaya proses optimalisasi berjalan dengan baik,” kata Tjahjo, dalam acara tersebut.

Ia juga menegaskan, tugas TNI/Polri adalah mengamankan dan juga membantu KPUD, dalam pengiriman logistik. Lalu pemerintah daerah menyiapkan kendaraan atau alat transportasi lainnya, kemudian menyiapkan staf kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah dan sebagainya.

Perekaman KTP-el

Mendagri juga menjelaskan upaya mengatasi atau mengantisipasi perekaman KTP-el dalam 3 bulan ke depan. Secara umum, kata dia, perekaman KTP-el sudah 97.21persen sehingga penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el kurang dari 3 persen. 

Warganya yang belum melakukan perekaman paling banyak ada di 5 provinsi, khususnya di Indonesia Timur. Berdasarkan data Desember 2018,  kelima provinsi itu adalah di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. 

“Secara prinsip DPT yang kami serahkan kepada KPU sudah pas, tidak mungkin ada 1 pun yang diselundupkan. KTP yang tercecer itu dalam konteks Pemilu tidak ada satu pun. Memang sampai hari ini perekaman KTP-el belum maksimal,” tandasnya. 

Mendagri juga menyampaikan urgensi suksesnya Pemilu. Pertama untuk mewujudkan sistem pemerintah presidensil yang lebih efektif efisien. Kedua membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi dan mempercepat perekonomian daerah.

 “Proses konsolidasi Pileg dan Pilpres serentak ini kuncinya ada pada partisipasi masyarakat yang harus optimal. Selain itu, racun demokrasi masih mewarnai. Adanya kampanye yang berujar kebencian, menebar berita bohong, ada kampanye mempolitisasi Sara, ada kampanye-kampanye yang mengintimidasi, saya kira harus kita cermati dan lawan racun demokrasi itu,” jelasnya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved