DPRD Nilai Seluruh Kegiatan di Pulau Reklamasi Ilegal karena Belum Ada Peraturan

Pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

DPRD Nilai Seluruh Kegiatan di Pulau Reklamasi Ilegal karena Belum Ada Peraturan
Warta Kota/Alex Suban
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. 

Bukan hanya foodcourt ataupun ramainya aktivitas berjualan para pedagang kecil, seluruh kegiatan yang dilakukan di pulau reklamasi, ditegaskan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pantas Nainggolan, bersifat ilegal.

Hal tersebut dinyatakannya, dengan merujuk belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan pulau reklamasi.

Apalagi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di pulau reklamasi belum diselesaikan.

"Belum ada peraturan, tentu semuanya (kegiatan) ilegal," tegasnya dihubungi pada Selasa (29/1/2019).

Karena itu, pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dirinya pun mendesak pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan agar menerbitkan peraturan agar tidak terus menjadi polemik di masyarakat. Anies pun katanya harus tegas menindak seluruh pelanggaran yang terjadi di pulau reklamasi saat ini.

"Harus dibangun landasan hukumnya terlebih dahulu, jangan dibiarkan. Kenapa? Itu sama saja memberikan ruang kepada masyarakat untuk melanggar hukum, sementara Pemprov DKI membiarkan," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Anies menyegel ketiga pulau reklamasi yakni Pulau C, Pulau D dan Pulau G atau kini disebut Pulau Kita, Pulau Maju dan Pulau Bersama secara langsung pada bulan Juli 2018 lalu.

Anies menyegel ketiganya lantaran seluruh bangunan yang berdiri di ketiga pulau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tercatat, ada sebanyak 932 bangunan di Pulau Kita dan Pulau Maju yang terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko, sedangkan Pulau Bersama hanya berupa daratan kosong.

Namun, seiring dengan dibuka umum, ketiga pulau kini ramai masyarakat hingga menjamurnya Pedagang Kaki Lima. Bahkan, sejumlah foodcourt diketahui dibangun di Pulau Maju tanpa perizinan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved