Kasus Suap

KPK Hari Ini Panggil Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Saksi Kasus Suap Meikarta

KPK pada Jumat memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

KPK Hari Ini Panggil Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Saksi Kasus Suap Meikarta
Warta Kota/Henry Lopulalan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9). 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tjahjo akan diperiksa untuk tersangka Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan Bupati Bekasi nonaktif.

"Hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo diagendakan sebagai saksi untuk Bupati Bekasi NHY," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (10/1) lalu juga telah memeriksa Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono sebagai saksi untuk Neneng Hassanah Yasin.

Saat itu, KPK mengkonfirmasi Soni soal pertemuan terkait dengan perizinan proyek Meikarta.

"Jadi sejauh mana pengetahuan dari Dirjen Otda pada saat itu, kami menelusuri juga informasi pertemuan tersebut terjadi karena ada dua institusi atau lebih dari satu institusi yang punya kewenangan terkait perizinan Meikarta dalam hal ini ada Pemprov dan ada Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Sementara itu usai diperiksa, Soni mengaku dikonfirmasi soal regulasi dan rekomendasi Gubernur Jawa Barat terkait perizinan Meikarta tersebut.

"Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap. Nah ini menjelaskan terkait konteks ini dalam hubungannya dengan rapat yang dilakukan di Ditjen Otonomi Daerah dan surat yang kami layangkan pada gubernur supaya mencari solusi, koordinasi antar kepala daerah provinsi dengan kabupaten sebaik-baiknya," ungkap Soni.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pertemuan itu diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI. 

"Kemudian kita rapat atas inisiatif Dirjen Otda mengundang pihak-pihak terkait supaya kalau polemik antara kepala daerah, gubernur, dan bupati jangan di ruang publik selesaikan dengan koordinasi secara resmi termasuk mengundang kementerian terkait termasuk ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan seterusnya," ucap Soni.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved