Prasetio Baru Pertama Kali Laporkan Harta Kekayaan setelah 4 Tahun Jadi Anggota DPRD DKI Jakarta

Dirinya datang secara langsung untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Prasetio Baru Pertama Kali Laporkan Harta Kekayaan setelah 4 Tahun Jadi Anggota DPRD DKI Jakarta
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi 

Menyandang predikat sebagai lembaga paling tidak patuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak pernah melaporkan harta kekayaannya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyambangi gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (23/1/2019).

Dirinya datang secara langsung untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Laporan LHKPN tersebut sebagai bukti DPRD DKI Jakarta dapat berubah menjadi lebih baik.

Walaupun aksi pelaporan harta kekayaan itu baru pertama kali dilakukan sejak dirinya terpilih menjadi anggota dewan Ibu Kota sejak Agustus 2014, perubahan dinilainya harus dilakukan.

Langkahnya harus diikuti oleh sebanyak 136 anggota DPRD DKI Jakarta lainnya.

"Ini untuk kepentingan dia (anggota Dewan) juga maju sebagai anggota dewan, karena ini wajib, semuanya akan menyusul. Saya akan mendorong teman-teman untuk melapor," ungkap politisi yang akrab disapa Pras ini kepada wartawan di gedung KPK.

Apalagi, lanjutnya, LHKPN harus ditunaikan. Sebab, LHKPN dijelaskannya merupakan salah satu syarat utama apabila sang anggota dewan hendak mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

"Karena ini kewajiban saya, saya ingin maju lagi sebagai anggota dewan, saya melaporkan. Ini urusan administrasi untuk melapor ke KPUD," jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal rendahnya kepatuhan anggota DPRD DKI Jakarta terkait pelaporan LHKPN. Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta disebutkan belum melaporkan harta kekayaannya.

Padahal, pelaporan harta kekayaan termasuk dalam syarat wajib untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Tingkat kepatuhan para anggota DPRD dalam menyampaikan LHKPN terbilang rendah, yakni hanya sebesar 28,77 persen dari sebanyak 15.229 orang legislator yang wajib lapor di seluruh Indonesia.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut berbanding terbalik dengan semangat keterbukaan.

Padahal, KPK sendiri telah merubah tata cara pengisian LHKPN dari sebelumnya tertulis menjadi digital lewat situs resmi KPK, yakni kpk.go.id.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved