Breaking News:

Kuasa Hukum: Abu Bakar Baasyir Harus Bebas!

Datang mengenakan batik cokelat lengan pendek, Mahendradatta tetap bersikukuh bahwa kliennya harus bebas.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir (ABB). 

KETUA Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta mengaku bingung menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pembebasan terpidana kaus terorisme Abu Bakar Baasyir.

Ditemui saat hendak memasuki Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Mahendradatta merasa ada dua pernyataan berbeda yang dikeluarkan oleh Jokowi.

"Saya bingung harus tanggapi yang di mana (pernyataan Jokowi), yang di Garut atau yang di Istana, mereka nanti (pernyataannya) juga berubah lagi," ujarnya, Rabu (23/1/2019).

Kota Bekasi Butuh 50 Unit Bus Sekolah

Datang mengenakan batik cokelat lengan pendek, Mahendradatta tetap bersikukuh bahwa kliennya harus bebas.

"Ini bukan soal apa yang kami sebut surat perjanjian atau deklarasi atau semacamnya, beliau harus bebas!" tegasnya.

Presiden Jokowi pada kunjungannya di Garut, Jumat (18/1/2019) lau, mengatakan ‎rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir murni karena alasan kemanusiaan.

Aparat KPK Gadungan Bergentayangan, Ini Nomor Telepon dan Modus yang Mereka Gunakan

"Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu," kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Jawa Barat.

Menurut Jokowi, pembebasan Abu Bakar Baasyir sudah melalui pertimbangan sejak awal tahun lalu, dan hasil diskusi dari Kapolri Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, pakar-pakar, dan terakhir masukan dari Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril," ucap Jokowi.

Jokowi: PDIP Bersyukur Memiliki Megawati

Pasca-kunjungan di Garut tersebut, Jokowi menegaskan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruji, Sukoharjo, Jawa Tengah itu, harus memenuhi sejumlah persyaratan.

"Kita ini kan juga ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni. Pembebasan bersyarat, syaratnya itu harus dipenuhi, kalau tidak, kan enggak mungkin saya nabrak, iya kan? Contoh syaratnya itu setia pada NKRI, setiap pada pancasila. Itu basic sekali itu. Sangat prinsip sekali. Jelas sekali ya," papar Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (22/1/2019). (Reza Deni)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved