Abu Bakar Baasyir Seharusnya Sudah Bebas pada 13 Desember 2018 Jika Mau Teken Ikrar Setia Pancasila

MenkumHAM Yasonna Laoly mengatakan, seharusnya terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bisa bebas bersyarat pada 13 Desember 2018.

Abu Bakar Baasyir Seharusnya Sudah Bebas pada 13 Desember 2018 Jika Mau Teken Ikrar Setia Pancasila
ISTIMEWA
Abu Bakar Baasyir di dalam ruang periksa klinik Kencana, RSCM, Jakarta, Kamis (1/3/2018) 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly mengatakan, seharusnya terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bisa bebas bersyarat pada 13 Desember 2018.

Itu karena sejumlah persyaratan pembebasan bersyarat telah ia penuhi, antara lain telah menjalani dua pertiga masa tahanan, berkelakuan baik, dan tidak pernah masuk ke register F.

"Menurut ketentuan, (masa tahanan) yang sudah dilaluinya 2/3 seharusnya beliau kalau memenuhi syarat keluar 13 Desember lalu," kata Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Klarifikasi Ucapannya Soal Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Ini Maksud Sandiaga Uno

"Dalam proses sebelum 30 Desember pun Dirjen PAS melakukan segala persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk itu, sampai mulai timbul debat lah setelah pernyataan Pak Yusril. Kalau memenuhi syarat sebetulnya tanggal 13 Desember 2018 sudah kami keluarkan," sambung Yasonna Laoly.

Namun, Abu Bakar Baasyir belum memenuhi persyaratan untuk mendatangani satu paket dokumen, yang satu di antara berisi ikrar setia terhadap Pancasila.

Ia mengatakan, syarat itu wajib dilakukan oleh semua narapidana kasus terorisme yang ingin bebas bersyarat, termasuk 507 narapidana terorisme yang berada di lapas dan rutan sekarang.

Komentari Cuitan Andi Arief Soal Hoaks Surat Suara Tercoblos, Fadli Zon Malah Khawatirkan DPT

"Ada syarat penting yang dimintakan sesuai prosedur, sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi," jelas Yasonna Laoly.

Untuk itu, ia mengatakan pihaknya dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum, ideologi, keamanan, dan lain-lain.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Polri, Kemenkopolhukam, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Andi Arief Dipolisikan, Mantan Wakil Gubernur Timor Timur Bilang Itu Namanya Politik Cengeng

Karena itu, ia mengatakan pemerintah belum bisa memutuskan Abu Bakar Baasyir bebas bersyarat sampai saat ini.

"Itu yang sekarang sedang digodok dengan kementerian lain," ucap Yasonna Laoly.

Yasonna Laoly berharap semua pihak dapat mendorong agar syarat Abu Bakar Baasyir dapat menandatangani dokumen berisi ikrar setia terhadap Pancasila dan NKRI tersebut, demi kebaikan bersama.

"Maka kita berharap juga marilah kita mendorong agar persyaratan itu dapat kita penuhi. Untuk kebaikan bersama kok," cetus Yasonna Laoly. (Gita Irawan)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved