Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dikaji Ulang, Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bingung

PEMERINTAH mengkaji ulang rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dikaji Ulang, Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bingung
Antara/Yulius Satria Wijaya
KUASA hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. 

PEMERINTAH mengkaji ulang rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah menunjukkan kebingungan dan tidak serius dalam penegakan hukum.

"Kalau punya sikap hukum yang keras, dari awal ada persoalan ideologis dan sebagainya, ya laksanakan sesuai hukum," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Satgas Anti Mafia Bola Tak Libatkan PSSI untuk Ungkap Skandal Pengaturan Skor, Ini Alasannya

Menurut Fahri Hamzah, pemerintah tidak tegas dalam kasus Abu Bakar Baasyir. Abu Bakar Baasyir secara hukum semestinya bisa dibebaskan, tapi dengan syarat harus mengakui Pancasila.

“Tapi pemerintah agak gamang dari awal, sehingga ini mau melaksanakan hukum atau mau memberikan belas kasihan, akhirnya jadi bingung," ucapnya.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebatas pencitraan politik menjelang Pilpres 2019. Tapi, dia yakin Abu Bakar Baasyir memiliki sikap yang keras dan tidak mudah dipolitisasi.

Psikis Vanessa Angel Sudah Membaik tapi Belum Berani ke Luar Rumah

"Tapi karena mau ada unsur pencitraan juga ya, dan saya yakin Baasyir itu enggak gampang menerima beginian," ucap Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, meski menitikberatkan pada alasan kemanusiaan, Presiden Joko Widodo memerlukan pertimbangan lain dalam membebaskan Abu Bakar Ba'asyir.

Ia menerangkan, pembebasan terpidana kasus tindak pidana terorisme itu masih memerlukan pertimbangan aspek lain, seperti aspek ideologi, Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Sehingga, keputusan yang dibuat tidak perlu terburu-buru atau grasak-grusuk.

Dulu Menimbun, Kini DKI Menambang Sampah di TPST Bantargebang

"Jadi Presiden (Jokowi) tidak boleh grasak-grusuk, tidak boleh serta merta membuat keputusan, perlu pertimbangakan aspek-aspek lainnya," kata Wiranto saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019) petang.

Halaman
12
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved