Breaking News:

Angkutan Online Mengisi Kekosongan Transportasi Umum

BPTJ menyatakan kehadiran angkutan dalam jaringan atau daring alias online membantu mengisi kekosongan angkutan umum di Jabodetabek.

Warta Kota/Anggie Lianda
KEPALA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono. 

WARTA KOTA, PALMERAH--- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ menyatakan kehadiran angkutan dalam jaringan atau daring alias online membantu mengisi kekosongan angkutan umum di Jabodetabek.

"Kami mencatat pergerakan orang di wilayah Jabodetabek sebanyak 50 juta per hari, angkutan daring membantu kekosongan keberadaan angkutan umum yang kini baru tercatat 4 juta," kata Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, seperti dilansir Antaranews.com, Senin (21/1/2019).

Bambang Prihartono mengatakan, kebutuhan angkutan umum yang masih kurang akan ditambah dengan keberadaan mass rapid transit (MRT) yang melintasi Jabodetabek masih dalam proses pembangunan.

"Kalau ada MRT angkutan umum menjadi 8 juta untuk mengisi kebutuhan angkutan massal di wilayah Jabodetabek," kata Bambang.

Keberadaan angkutan daring baik roda dua dan empat perlu adanya aturan di setiap pemerintah daerah sehingga tidak menimbulkan masalah baru di wilayah Jabodetabek.

Maka dari itu, pemerintah daerah se-Jabodetabek perlu hadir dalam mengatur peraturan angkutan online guna ke depan tidak ada masalah dan jangan sampai merugikan masyarakat.

"Pemerintah daerah harus hadir dalam persoalan ini intinya bersama sama mengatur angkutan online baik roda dua dan empat," kata Bambang.

Bambang juga menegaskan bahwa sistem zonasi kouta daring masih berlaku.

Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat akan mengeluarkan peraturan mengenai ojek dalam jaringan yang tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengemudi.

Menteri Perhubungan mengatakan dengan adanya regulasi tersebut diharapkan tidak ada lagi rasa khawatir dan memberi kepastian hukum bagi pengemudi ojek online.

BPTJ Minta Ganjil Genap Diperpanjang, Dishub DKI Masih Evaluasi

BPTJ Usulkan Kebijakan Perluasan Ganjil-Genap Diperpanjang Hingga ERP Berfungsi

BPTJ Usulkan Perluasan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga ERP Berfungsi

Editor:
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved