Pengamanan Surat Suara Pakai Mikroteks Seperti Uang

SURAT suara untuk Pemilu 2019 mulai dicetak, Minggu (20/1/2019) kemarin. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, pengamanan untuk surat suara dilakukan dari dua sisi.

Dikatakan, pencegahan terhadap penyalahgunaan surat suara adalah dengan memberikan mikroteks. Ia lalu memberikan contoh mikroteks, seperti yang dipakai dalam pencetakan uang.

"Pokoknya menggunakan mikroteks. Sedangkan mikroteks itu banyak jenis-jenisnya. Yang dipakai dalam pencetakan uang itu hanya salah satu saja," kata Pramono saat dikonfirmasi, Minggu (20/1/2019).

Selain itu, kontrol terhadap kualitas surat suara juga dilakukan oleh tenaga ahli dan KPU, dengan pengawasan dari Bawaslu.

Kemudian, perusahaan percetakan hingga proses distribusi juga akan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.

Pramono meyakini sistem pengamanan tersebut dapat mencegah kecurangan-kecurangan dalam proses pemilu mendatang.

"InsyaAllah tidak ada peluang bagi surat suara palsu masuk dalam proses pemilu," ujarnya.

Pencetakan perdana surat suara untuk Pemilu 2019 dimulai kemarin.

KPU melakukan kunjungan untuk meninjau proses percetakan tersebut ke sejumlah perusahaan pencetak surat suara.

Terdapat enam perusahaan yang memenangkan tender produksi surat suara, yaitu:

- PT Gramedia (Jakarta),

- PT Balai Pustaka (Jakarta),

- PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta),

- PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur),

- PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur),

-  PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Total surat suara yang akan diproduksi untuk pemilu serentak nanti adalah 939.879.651 surat suara.

Daily report

Ketua KPU Arief Budiman, kemarin menyempatkan diri melihat secara langsung proses produksi pencetakan surat suara perdana PT Temprina Media Grafika, yang berada di Jalan Raya Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Gresik, Jawa Timur.

Arief berharap, semua perusahaan yang dipercaya dalam melaksanakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sesuai dengan tahapan serta batas yang ditentukan. Sehingga Pemilu 2019 serentak dapat dilakukan sesuai jadwal, 17 April 2019 mendatang.

"Pertama kami akan menempatkan orang diproses produksi. Kedua, kami punya daily report, jadi mereka setiap hari jam 9 pagi melaporkan kepada pusat data kami," ujar Arief, usai melihat proses pencetakan perdana di Temprina, Minggu (20/1/2019).

"Jadi nanti akan kami lihat progress-nya ini masih sesuai dengan tenggat waktunya apa tidak, kalau tidak ya kami akan cek, kenapa dan sebagainya," ucap dia.

Mantan anggota KPU Jawa Timur Periode 2004-2012 ini menjelaskan, untuk semua pelaksanaan proses pencetakan surat suara hingga pendistribusian, KPU memberikan tenggat waktu 70 hari, terhitung mulai kemarin.

"Kalau seluruh pekerjaan kan bisa sampai 11 Maret. Sebenarnya total itu ada 70 hari, tapi saya minta 60 hari itu sudah bisa selesai semua. Makanya, mereka kemudian membuat rancangan dalam 60 hari bisa selesai, dimulai hari ini," ujar Arief.

Dijaga 24 jam

Sementara itu kepolisian akan melakukan pengamanan di seluruh tempat pencetakan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal itu disampaikan Pamen Staf Operasi (SOPs) Polri AKBP Gusti Maychandra saat ditemui di sela kunjungan pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

"Polri memberikan rasa aman dalam proses pencetakan ini. Kami mengawasi proses ini terus, memang kalau nanti menjaga juga tempat ini," kata Gusti.

Rasa aman yang ia maksud adalah agar para pekerja dapat bekerja tanpa tekanan, tanpa intervensi, dan tak ada tindakan kriminal seperti pencurian surat suara.

Nantinya, aparat kepolisian akan menjaga tempat percetakan tersebut selama 24 jam dalam kurun waktu 60 hari sebagai target penyelesaian percetakan.

Di setiap tempat, kata Gusti, kepolisian akan menempatkan dua hingga lima personel untuk proses pengamanan. Ia menerangkan, tidak ada sebuah daerah khusus yang menjadi perhatian dalam hal keamanan.

Kepolisian, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersama-sama melakukan pengamanan.

"Tidak ada, karena kan Polri juga ada internal sekuritinya, Bawaslu juga ada, KPU juga ada, jadi bersama-sama kami mengamankan proses percetakan ini," terangnya saat ditemui di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Minggu. (Kompas.com)

Berita selengkapnya baca koran Warta Kota edisi Senin, 21 Januari 2019