Anggota KPU Tangsel Diduga Aktif di Parpol Berbuah KPU Provinsi Banten akan Berikan Peringatan Keras

Pihak KPU Provinsi Banten akan memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada anggota KPU Tangerang Selatan, Ajat Sudrajat.

Anggota KPU Tangsel Diduga Aktif di Parpol Berbuah KPU Provinsi Banten akan Berikan Peringatan Keras
Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten akan memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada anggota KPU Tangerang Selatan, Ajat Sudrajat.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan surat putusan terhadap Ajat Sudrajat karena diduga melanggar Undang-Undang Pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu karena masih aktif di partai politik (parpol) yaitu Partai Gerindra.

"Sesuai putusan DKPP, kami akan memberikan peringatan keras kepada yang bersangkutan," kata Komisioner KPU Provinsi Banten, Eka Satialaksmana kepada Warta Kota, Senin (21/1/2019).

Eka juga menjelaskan, sanksi itu akan diberikan setelah pihak KPU Provinsi mendapatkan salinan putusan dari DKPP.

"Kami akan segera tindak lanjuti setelah kami terima salinan putusan resmi dari DKPP," jelas Eka.

Dalam surat putusan itu, DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia untuk mengawal hasil dari keputusan DKPP.

Putusan terhadap Ajat tertuang dalam surat putusan yang dikeluarkan DKPP dengan Nomor 251/DKPP-PKE-VII/2018.

Hasil putusan itu dapat dilihat dalam laman resmi www.dkpp.go.id.

Terdapat empat butir putusan yang juga dibacakan oleh Harjono, ketua merangkap anggota DKPP dalam sidang kode etik terbuka untuk umum Rabu 16 Januari 2019 lalu.

Hasil putusan tersebut adalah:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Ajat Sudrajat selaku Anggota KPU Kota Tangerang Selatan sejak Putusan ini dibacakan;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

4. Memerintahkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Penulis: Zaki Ari Setiawan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved