Alasan Said Didu Ungkap Acara Kegiatan Pemerintah Tidak Boleh Dibiayai CSR BUMN

Muhammad Said Didu memberikan klarifikasi terkait distorsi yang terjadi dalam polemik kegiatan yang didanai oleh BUMN, dalam kaitan ini adalah Bank BNI.

Hal tersebut sebelumnya sudah disampaikan melalui pernyataan yang disampaikan di akun pribadinya di Twitter.

Muhammad Said Didu aktif dengan akun Twitter @saididu untuk menyampaikan sejumlah pendapat terkait dengan data-data yang diterimanya.

• Terbongkar BNI Disuruh Membiayai Kunjungan Jokowi ke Desa

• BNI bersama Kemendes Dukung Pengembangan BUMDes di Garut

Dalam kaitan tersebut, berita yang diungkap Muhammad Said Didu telah mendapatkan penjelasan dari Bank BNI, tapi penjelasan itu disanggah Muhammad Said Didu, Senin (21/1/2019).

Muhammad Said Didu tetap pada pandangannya bahwa BUMN tidak boleh membiayai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat.

Dia juga tidak menunjuk secara khusus kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Garut, yang menjadi kontroversi terkait dengan beredarnya surat Kementerian Desa agar kegiatan itu dibiayai BNI.

Muhammad Said Didu menyatakan, dia perlu meluruskan distorsi yang terjadi dalam polemik pendanaan oleh Bank BNI untuk kegiatan pejabat tersebut.

Apalagi jika dana itu diambil dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dalam kaitan ini dari Bank BNI.

"CSR itu harus langsung diterima oleh masyarakat, tidak boleh membiayai kegiatan pemerintah," kata penggemar fanatik Manchester City ini, tegas.

Lebih lengkap, berikut ini pandangan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu di akun pribadinya:

CSR itu harus langsung diterima oleh masyarakat - tdk boleh membiayai kegiatan pemerintah

Setiap kita uangkap kebenaran dituduh nyinyir. Saya akan tetap berjuang menutup pencitraan berbasis ketidakjujuran.

Saya selalu konsisten menjaga profesionalisme BUMN. Saat saya masih Sesmen saya menolak ada Ide berikan ucapan Selamat atas penghargaan yg diterima oleh Presiden @SBYudhoyono serta tdk izinkan pejabat tmsk Presiden muncul menumpang iklan BUMN.

Saya sdh jawab.

Secara teori di kampus oke, tapi hal ini harus dihindari di BUMN krn kalau dibuka maka nanti semua kementerian/lembaga, pemda, polisi, TNI, LSM dll minta cost sharing atas kegiatannya. Kalau

ini terjadi maka hancurlah BUMN.

• Saat Debat Prabowo Dinilai Riang Gembira dan Santai Sedang Jokowi Dinilai Emosional

• Ahok Ganti Panggilannya Jadi BTP dan Saat Bebas akan Berlibur ke Tempat yang Belum Disebutkan

Kicauan tersebut juga mendapatkan banyak respons netizen di antaranya diungkap @kristubagusx:

biasanya macan daerah lebih sangar om....kalo pusatmah cuma sekali-sekali....kalo didaerahkan sering ketemu...klo da minta sharing gimana?

Secara teoritis oke, tapi ini wilayah abu2 yg sangat rawan dan harud dihindari thdp kegiatan pemerintah. Kalau pola sharing cost dibuka maka nanti ada permintaan sharing cost dari pemda, polisi, tentara, jaksa, hakim dan penguasa lain ke BUMN maka hancurlah BUMN.

Mention saya terkait larangan BUMN membiayai kegiatan pemerintah dipelintir menjadi seakan BUMN tdk boleh kerjasama dg BUMDes. Padahal, yg saya soroti adalah BUMN tdk boleh biayai kegiatan pemerintah. Sepertinya acara Presiden di Garut juga bukan acara BUMNDes kok.

Dari acara yg terlihat di publik tdk ada acara BUMDes dg BNI - itu semua acara Presden kok.

Tanggapan juga disampaikan oleh pihak yang diduga merupakan perwakilan atau juru bicara Kementerian Desa (Kemendes).

Akun @SandjojoCenter memberikan penjelasan:

2. @KemenDesa spt surat itu dlm kegiatan ini hanya memfasilitasi kerjasama BNI sebagai badan usaha/perusahaan dengan BUMDES sebagai komitmen Presiden @jokowi utk menghidupkan ekonomi perdesaan.

Terkait penjelasan itu, Muhammad Sad Didu pun menjelaskan pandangannya:

Kalau presiden sbg undangan dan itu acara BNI berarti ada undangan dari BNI dan ada sambutan tuan rumah.
Semoga bisa dibantu dapat undangan tsb agar menjadi clear.

Saya menyoroti kasus "bantuan" @BNI pada acara kenegaraan yg dilaksanakan oleh KemenDes krn saya melihat dan dapat laporan bhw BUMN banyak yg diminta membiayai hal2 yg jelas2 bukan tugasnya.

Ini demi menyelamatkan BUMN ke depan.

Kemendes dan BNI sdh berikan penjelasan terkait pembiayaan BNI pada acara Bpk Presiden di Garut dg alasan ada kerjasama Kemendes dg BNI.

Saya katakan, kerjasama pemerintah dg BUMN tdk boleh jadi dasar bhw kegiatan pemerintah dibiayai oleh BUMN.

Framing hari ini bhw alasan ikutnya BNI membiayai acara kunjungan Presiden ke Garut krn kerjasama BNI dg BUMDes tdk tepat krn persoalannya bukan itu. Persoalannya DILARANG BUMN membiayai kegiatan pemerintah krn hrs dg APBN. Dari acara yg ada juga tdk terlihat acara BUMDes

Dalam kesempatan ini, Muhammad Said Didu juga menanggapi mention yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melalui akun pribadinya:

Siaaappp, kebenaran harus dibuka krn saya paham bhw BUMN tdk boleh membiyai kegiatan pemerintah krn semua kegiatan pemerintah harus dibiayai dari APBN. Kerjasama pun tdk boleh jadi alasan bagi BUMN membiayai kegiatan pemerintah. BUMN hanya boleh membiayai kegiatannya.

Sementara itu, akun milik Nursyahbani Katjasungkana melalui akun @kicaunuri juga memberikan tanggapan:Setuju pak.

Nggak elok untuk kegiatan cukur saja mesti habiskan dana negara yg begitu banyak.

Sedangkan netizen @Ndon08Back mengunggah tantangan yang disampaikan oleh pengacara terkenal, Hotman Paris Hutapea melalui media sosial.