News

Tanah Abang Ricuh, Fraksi PDIP DPRD DKI : Tidak Cermat

Penyelesaian Tanah Abang tidak dilakukan secara komperhensif oleh Pemprov DKI Jakarta. Masalah ini terus berulang.

Penulis: | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ratusan petugas gabungan dari unsur Pemerintah Kota Jakarta Pusat, polisi, dan TNI menertibkan pedagang kaki lima atau PKL Tanah Abang di sekitar Jalan Jatibaru Raya, Senin (10/12/2018) sekira pukul 09.00 WIB. 

Palmerah, Warta Kota. Permasalahan soal Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat tidak kunjung selesai. Pasalnya, usai pembangunan skybridge selesai dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan dengan aksi anarkis para pedagang.

Ratusan petugas gabungan dari unsur Pemerintah Kota Jakarta Pusat, polisi, dan TNI menertibkan pedagang kaki lima atau PKL Tanah Abang di sekitar Jalan Jatibaru Raya, Senin (10/12/2018) sekira pukul 09.00 WIB.
Ratusan petugas gabungan dari unsur Pemerintah Kota Jakarta Pusat, polisi, dan TNI menertibkan pedagang kaki lima atau PKL Tanah Abang di sekitar Jalan Jatibaru Raya, Senin (10/12/2018) sekira pukul 09.00 WIB. (Warta Kota/Rangga Baskoro)

Polemik tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono sebagai bukti tidak cermatnya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyelesaikan permasalahan.

Solusi yang diberikan oleh Anies kepada para PKL Tanah Abang, yakni penempatan lokasi berjualan di atas Jembatan Penyebrangan Multiguna atau Skybridge Tanah Abang belum memuaskan para pedagang.

Ratusan pedagang yang semula diberikan lapak berjualan di sepanjang Jalan Jatibaru Raya, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat sebelumnya tidak puas. Alasan utama diungkapkannya karena skybridge yang selesai dibangun pada bulan Desember 2018 lalu itu belum dapat mengakomodir seluruh PKL.

Selain itu, terdapat kecemburuan antara pedagang yang telah terdata dengan pedagang yang kini masih berjualan liar di kawasan Tanah Abang. Mereka katanya yang terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP pada Kamis (17/1/2019) lalu.

"Penyelesaian Tanah Abang tidak dilakukan secara komperhensif oleh Pemprov DKI Jakarta. Masalah ini terus berulang," ungkap Gembong saat dihubungi pada Minggu (20/1).

Walau dinilai bagus, skybridge yang senyatanya merupakan area relokasi PKL di Jalan Jatibaru Raya katanya tidak sesuai yang diharapkan. Sebab, permasalahan terjadi sejak awal Anies mengeluarkan diskresi kepada para PKL untuk berjualan di sepanjang Jalan Jatibaru Raya, tepatnya mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Blok G Pasar Tanah Abang.

Jumlah PKL diungkapkannya membludak, lantaran Anies merekayasa Jalan Jatibaru menjadi satu arah dan menyediakan ratusan lapak bagi pedagang.

"Skybridge itu diperebutkan, karna tempatnya terbatas. Akhirnya dipertanyakan siapa yang berhak dan tidak berhak. (PKL) yang tidak dapat (lapak) jualan lagi di jalan itu jadi masalah. Ini tandanya skybridge tidak direncanakan secara matang," ungkapnya.

Terkait konflik yang terjadi, Gembong mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan diskusi kepada para PKL. Sehingga peristiwa serupa tidak kembali terulang serta adanya solusi bagi para pedagang yang tidak mendapatkan lokasi berjualan.

"Langkahnya sekarang itu duduk bareng, diskusi bagaimana baiknya, usaha mereka tetap jalan, tidak terganggu," tegasnya.

Preman

Diberitakan sebelumnya, bentrokan yang terjadi antara Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (17/1/2019) dipicu karena provokasi sejumlah preman.

Pasalnya, penertiban sekaligus penataan kawasan Tanah Abang secara langsung memutus pendapatan mereka yang bersumber dari para pedagang.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved