Keppres Pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi telah Terbit

Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi, juga telah diserahkan ke Pemprov Jambi untuk ditindaklanjuti.

Keppres Pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi telah Terbit
Warta Kota/Henry Lopulalan
Terdakwa Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (23/8). 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut bahwa Keputusan Presiden pemberhentian Zumi Zola sebagai sebagai Gubernur Jambi telah terbit.

Dengan keluarnya Keppres Pemberhentian Zumi Zola tersebut, menjadi dasar hukum bagi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan Paripurna pengumuman pemberhentian.

“Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai sebagai Gubernur Jambi telah terbit, pemberhentian itu tertuang dalam Keppres Nomor. 7/P Tahun 2019, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)," kata Bahtiar, Kapuspen Kemendagri dalam pers rilis yang diterima Warta Kota, Jumat (18/1/2019).

Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi, juga telah diserahkan ke Pemprov Jambi untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian Keppres tersebut, menjadi dasar hukum bagi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan Rapat Paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Jambi secara tetap.

"Selanjutnya DPRD Provinsi Jambi dalam agenda rapat paripurna tersebut juga akan usulkan pengangkatan Wakil Gubernur Jambi yang saat ini Plt. Gubernur Jambi, menjadi Gubernur Jambi. Untuk menggantikan Zumi Zola dengan melanjutkan sisa masa jabatannya sampai dengan Tahun 2022," jelasnya.

Bahtiar juga ungkapkan melalui rapat paripurna juga usulkan pemberhentian Wakil Gubernur Jambi yang sebelumnya telah diusulkan menjadi Gubernur Jambi depenitif.

Kemudian, DPRD Provinsi Jambi mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya akan terbit Keppres pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur.

Kemudian jadwal pelantikan gubernur menyesuaikan jadwal Presiden yang ditetapkan Kementerian Sekretaris Negara.

"Kemudian, mengenai pengisian wakil gubernur yang kosong dilakukan nanti setelah wakil gubernur dilantik sebagai Gubernur Jambi," jelasnya.

Pihaknya pun, lanjut Bahtiar, tidak henti-hentinya selalu mengingatkan semua untuk menghindari area rawan korupsi. Antara lain soal perizinan, jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang, retribusi, pajak, dana hibah, dana bansos, dan belanja barang dan jasa.

Seperti diketahui, Zumi Zola kini menyandang status terpidana kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Ia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menangkap sejumlah pejabat Pemprov Jambi melalui operasi tangkap tangan.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved