Kaji Kebijakan Motor Jadi Transportasi Umum, Korlantas Polri Serap Aspirasi Pengemudi Ojek

KAKORLANTAS Polri bersama Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian terhadap kebijakan aturan roda dua sebagai transportasi umum.

Kaji Kebijakan Motor Jadi Transportasi Umum, Korlantas Polri Serap Aspirasi Pengemudi Ojek
Warta Kota/Henry Lopulalan
Sejumlah taksi dan ojek online berhenti atau ngetem menunggu penumpang saat bubaran perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019). 

KAKORLANTAS Polri Irjen Refdi Andri mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian terhadap kebijakan aturan roda dua sebagai transportasi umum.

"Sedang kita kaji, sedang kita polakan," ujar Refdi di Gedung NTMC Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Refdi mengatakan, pihaknya saat ini telah berkomunikasi dengan pihak ojek online. Komunikasi ini dilakukan untuk mendengar aspirasi dari pihak ojek online.

Minta Kabareskrim Cari Pemfitnah Jokowi, Mendagri: Lambang Negara Harus Dijaga

"Kemarin saya juga ketemu dengan rekan-rekan ojek, bagaimana sebaiknya mereka juga menjadi pelopor, ini kita akan kemas," tutur Refdi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, di kuartal I 2019 ini, pihaknya akan menerbitkan aturan atas moda transportasi umum, yakni motor.

Aturan hukum untuk ojek pangkalan maupun ojek dalam jaringan (daring) ini akan dirancang tanpa mengubah Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana motor tak masuk sebagai transportasi umum.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak mencantumkan kendaraan roda dua sebagai salah satu angkutan umum. (Fahdi Fahlevi)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved