Dualisme Kepengurusan Apartemen Graha Cempaka Mas Bergulir di Pengadilan

Gugatan diajukan Lyli Tiro lantaran kubu Tonny dianggap memiliki kesalahan dalam salinan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).

Dualisme Kepengurusan Apartemen Graha Cempaka Mas Bergulir di Pengadilan
Warta Kota/Dwi Rizki
Sidang dualisme kepengurusan Apartemen Graha Cempaka Mas antara kubu Tonny Sunanto dkk dengan Lily Tiro di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (15/1/2019). 

Dualisme kepengurusan Apartemen Graha Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat, antara kubu Tonny Sunanto dkk dengan Lily Tiro berujung pada pengadilan.

Gugatan diajukan Lyli Tiro lantaran kubu Tonny dianggap memiliki kesalahan dalam salinan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).

Sidang perkara perdata terkait perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta pembentukan PPRS itu diungkapkan

Alasan gugatan dilayangkan diungkapkan kuasa hukum Lyli Tiro, Fajri Safi'i merujuk pada kesaksian saksi ahli yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (15/1/2019) kemarin, yakni Parulian Aritonang.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Desbenneri Sinaga itu, Parulian katanya menjelaskan soal prinsip perbuatan melawan hukum dalam kasus perdata, yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

''Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian,'' ungkap Fajri dihubungi pada Kamis (17/1/2019).

Akademisi bidang hukum perdata itu lanjutnya menunjukkan halaman 117 buku milik Rosa Agustina berjudul 'Perbuatan Melawan Hukum' yang diterbitkan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003.

Dalam bab tersebut, dipaparkan terdapat empat syarat dalam menentukan suatu perbuatan hingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum.

"Pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian," kata Fajri.

Berdasarkan keterangan tersebut, Parulian menegaskan terkait akta notaris yang dapat terindikasi sebagai hasil dari suatu perbuatan hukum antara lain, notaris lalai, tidak hati-hati dan notaris mengaku bersalah.

''Dengan begitu akta notaris dapat batal demi hukum,'' jelasnya.

Sejalan dengan keterangan Parulian, Fajri menjelaskan soal putusan Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 yang diterbitkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) DKI Jakarta pada 10 November 2017. Keputusan tersebut berisi sanksi tertulis terhadap Stephany Maria Liliany selaku Notaris tergugat.

Selain itu, dalam putusan tersebut terangkum pernyataan kesalahan Stephany dalam membuat minuta maupun salinan akta. Akta tersebut dibuat dengan kuorum yang tidak memenuhi syarat.

"Dalam putusan, 'terlapor menjelaskan semestinya hal tersebut tidak terjadi dalam situasi yang cukup aman baginya dan sekaligus menyatakan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan', demikian putusan MPW Notaris yang ditandatangani Sekretaris MPW Notaris DKI Jakarta Safatil Firdaus," ungkap Fajri.

"Hal ini semestinya menjadi dasar hukum mengapa seharusnya majelis hakim membatalkan akta PPRS tergugat," tambahnya. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved