Sempat Ada Insiden Penolakan Rumah Ibadah di Jakarta Selatan, Polisi Bilang Cuma Salah Paham

Saat ini, kata Indra Jafar, masalah tersebut sudah dapat diselesaikan. Spanduk-spanduk penolakan juga sudah dicopot saat itu juga.

Sempat Ada Insiden Penolakan Rumah Ibadah di Jakarta Selatan, Polisi Bilang Cuma Salah Paham
Warta Kota/Feryanto Hadi
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar memanfaatkan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar sosialisasi antinarkoba di Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (28/10/2018). 

KAPOLRES Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar menyebut peristiwa pemasangan sejumlah spanduk penolakan tempat ibadah di pertigaan Jalan Jagakarsa Raya dan Jalan Durian, Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu, disebabkan kesalahpahaman.

Saat ini, kata Indra Jafar, masalah tersebut sudah dapat diselesaikan. Spanduk-spanduk penolakan juga sudah dicopot saat itu juga.

Dalam spanduk yang terpasang pada Jumat (11/1/2019) malam itu, sejumlah elemen organisasi masyarakat menolak rencana Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampera yang hendak mengalihfungsikan salah satu rumah di sana jadi gereja.

Pelempar Molotov ke Rumah Wakil Ketua KPK di Kalibata Dua Orang Bermotor Berhelm Full Face

"Terkait spanduk, sudah selesai saat itu juga. Kita kumpulkan semua pihak termasuk tokoh masyarakat, Kapolsek, Danramil, untuk mencari duduk persoalan. Saat itu juga spanduk diturunkan," kata Kombes Indra Jafar, Rabu (16/1/2019).

Indra Jafar menjelaskan, warga yang memasang spanduk itu menolak rumah dijadikan tempat ibadah.

"Ada kesalahpahaman juga soal di situ mau ada pembangunan, ternyata tidak," ujarnya.

Kota Bekasi Butuh 50 Unit Bus Sekolah

Indra Jafar mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan diskriminatif. Masyarakat diminta menyampaikan keberatan berkaitan peribadatan melalui wadahnya.

"Kan ada FKUB, ada tokoh-tokoh agama di sekitar situ. Mari setiap ada persoalan, apalagi masalah seperti itu yang sangat sensitif, mari dibicarakan saja. Pasti ada jalan keluarnya. Toleransi harus kita jaga," tuturnya.

Penolakan itu bermula ketika Yayasan Wisesa Wicaksana mengajukan permohonan ingin mengalihfungsikan rumah tersebut menjadi tempat ibadah GKI Ampera.

Aparat KPK Gadungan Bergentayangan, Ini Nomor Telepon dan Modus yang Mereka Gunakan

Pada Kamis (10/1/2019), sempat diadakan rapat yang melibatkan tokoh masyarakat, forum lintas agama, MUI, dan perwakilan masyarakat. Dalam rapat tersebut, disampaikan sejumlah syarat pendirian suatu gereja sebagaimana yang diatur lewat PBM 2006.

Pasal 14 ayat 2 PBM 2006 menyebutkan, pendirian rumah ibadah harus mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah atau kepala desa.

Pendiri rumah ibadah juga harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Daftar tersebut harus disahkan pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayahnya.

Jokowi: PDIP Bersyukur Memiliki Megawati

Mereka juga harus mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota.

Setelah semua perizinan selesai, panitia pembangunan rumah ibadah masih harus mengajukan permohonan kepada bupati atau wali kota untuk memperoleh IMB.

Namun, sejumlah syarat itu tidak terpenuhi, sebab jemaah gereja itu mayoritas bukan warga setempat. Itulah yang menjadi alasan penolakan sejumlah warga hingga akhirnya terjadi pemasangan spanduk. (*)

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved