Simak Aturan Baru Kemendikbud SKTM Tidak Lagi Berlaku untuk PPDB

Permendikbud 51 tahun 2018 ini merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang ada.

Simak Aturan Baru Kemendikbud SKTM Tidak Lagi Berlaku untuk PPDB
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ilustrasi. Para kepala sekolah sedang rapat koordinasi terkait evaluasi penerapan PPDB Online di SMP 12 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Jumlah siswa yang lebih dari kapasitas sekolah selalu memicu sejumlah persoalan yang terjadi, setiap tahun ajaran baru.

Jumlah lulusan SD yang mencari SMP dan lulusan SMP yang memerlukan SMA menjadi masalah yang terus terjadi di tengah meningkatnya jumlah penduduk di sejumlah lokasi.

Sejumlah formulasi diterapkan, namun keadilan belum dirasakan oleh kalangan masyarakat, khususnya dalam melaksanakan program wajib belajar yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Antara mengulas, peraturan baru penerimaan siswa baru diluncurkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy (memegang mikrofon) saat taklimat media mengenai peraturan baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 di Jakarta, Selasa (15/1/2018).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy (memegang mikrofon) saat taklimat media mengenai peraturan baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 di Jakarta, Selasa (15/1/2018). (Antara)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan peraturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yakni Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019.

"Permendikbud 51 tahun 2018 ini merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang ada," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Mendikbud menjelaskan bahwa peraturan tersebut akan digunakan sebagai cetak biru dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sektor pendidikan.

Nantinya, setiap masalah diselesaikan berdasarkan zona yang ada, begitu juga dengan ketersediaan fasilitas sekolah dan sebaran siswa.

"Mulai tahun ini, penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak lagi berlaku," tambah Mendikbud.

Penerimaan siswa baru dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen.

Halaman
12
Editor: Gede Moenanto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved