Fahri Hamzah Tuntut Ganti Rugi Imateriel Rp 500 Miliar, yang Dikabulkan Mahkamah Agung Rp 30 Miliar

Ia meminta sejumlah pimpinan PKS sebagai pihak yang kalah, agar melaksanakan putusan pengadilan dengan segera dan sukarela.

Fahri Hamzah Tuntut Ganti Rugi Imateriel Rp 500 Miliar, yang Dikabulkan Mahkamah Agung Rp 30 Miliar
Warta Kota/Mohamad Yusuf
Fahri Hamzah 

MUJAHID A Latief, kuasa hukum Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menjelaskan alasan pihaknya menuntut ganti rugi imateriel Rp 30 miliar kepada tiga petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersengketa dengan kliennya.

Ketiga petinggi PKS itu adalah Ketua Majelis Tahkim Hidayat Nur Wahid, Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS Abdul Muiz Saadih, dan Presiden PKS Sohibul Iman.

"Ganti kerugian itu nilainya begini, tergantung pada pendidikan orang, bagaimana jabatannya, bagaimana status sosialnya, itu dinilai sebagai sebuah kehormatan. Nah, kita menilainya dengan angka yang saya sebutkan tadi, dan pengadilan memutuskan ini layak dinilai Rp 30 miliar," jelas Latief di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Fahri Hamzah Tagih Ganti Rugi Imateriel Rp 30 Miliar kepada Tiga Petinggi PKS

Ia mengatakan, pesan penting yang disampaikan Mahkamah Agung dalam putusannya adalah agar tiap-tiap subjek hukum berhati-hati melakukan perbuatan melawan hukum, karena akan menimbulkan akibat-akibat hukum, dan salah satu akibat hukum itu adalah tuntutan kerugian yang sifatnya imateriel.

"Dari yang kita ajukan memang besar. Yang kita ajukan sebesar Rp 500 miliar, dan kemudian yang dikabulkan Mahkamah Agung adalah Rp 30 miliar," tutur Latief.

Latief mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama timnya, setelah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung, tentang ditolaknya kasasi PKS.

Peramal Endang Tarot Bilang Syahrini dan Reino Barack Tak Berjodoh

Kedatangan Latief guna menunjukkan isi salinan putusan Mahkamah Agung yang diterima pada 3 Januari 2019 tersebut, terkait sengketa kliennya dengan pimpinan PKS.

Sambil memegang salinan putusan tersebut, ia mengatakan isi putusan itu pertama secara tegas menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi, yakni pimpinan PKS.

Menurutnya, yang paling pokok adalah Mahkamah Agung menyatakan seluruh keputusan yang dibuat oleh para tergugat, yakni pimpinan PKS, melawan hukum.

Kebun Bunga Matahari di Tangerang Jadi Objek Berfoto, Tanamannya Banyak yang Bengkok

"Kemudian memerintahkan kepada para tergugat untuk mencabut keputusan yang pernah dikeluarkan, dan tentu saja menyatakan bahwa Fahri sah menjadi anggota partai, sah menjadi anggota DPR, dan tetap sah menjadi Wakil Ketua DPR RI," tegas Latief.

Ia meminta sejumlah pimpinan PKS sebagai pihak yang kalah, agar melaksanakan putusan pengadilan dengan segera dan sukarela.

"Pimpinan PKS sebagai warga negara yang tunduk pada hukum Indonesia, wajib hukumnya menaati putusan Pengadilan," ucap Latief.

Tahun Ini Pemkot Bekasi Tambah 100 Bank Sampah

Sebelumnya, Fahri Hamzah menggugat Hidayat Nur Wahid, Abdul Muiz Saadih, dan Sohibul Iman ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memecatnya dari PKS.

Fahri Hamzah mengajukan gugatan pada April 2016, dan diputuskan di PN Jakarta Selatan pada Desember 2016.

Kemudian di tingkat banding diputuskan pada Oktober 2018, dan pada 3 Januari 2019 menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. (Gita Irawan)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved