Presiden Jokowi Targetkan Transportasi Jabodetabek Terintegrasi dan Terpadu

Mantan Gubernur DKI itu juga menekankan terkait dengan pengelolaan TOD yang sudah berpuluh-puluh tidak mengalami kemajuan.

Editor: Gede Moenanto
Antara
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1/2019). 

Pada saatnya nanti, seluruh transportasi publik telah beroperasi penuh di Jakarta maka masyarakat dapat didorong untuk menggunakannya.

Presiden Joko Widodo menginginkan agar seluruh transportasi di wilayah Jabodetabek terpadu dan terintegrasi.

"Terkait dengan intramoda, maupun antarmoda, kita ingin semuanya juga terintegrasi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menggelar rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1/2018).

Presiden berharap, ke depan pengelolaan moda-moda transportasi massal harus dilakukan dengan baik.

Ia melihat saat ini masih terjadi tumpang tindih tanggung jawab sehingga kadang pengelolaan transportasi publik tidak terpadu dan tidak terintegrasi.

"Karena, saya lihat, sekarang ini, memang sebagai contoh urusan jalan saja. Jalan ada yang dimiliki PU, DKI, Banten, Jabar yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi dan yang terjadi, misalnya, yang terkait dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu," katanya.

Ia menilai, pada saatnya nanti, seluruh transportasi publik telah beroperasi penuh di Jakarta maka masyarakat dapat didorong untuk menggunakannya.

Dengan begitu, jumlah kendaraan pribadi yang digunakan bisa dikurangi besar-besaran.

"Mestinya, nantinya kalau MRT, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong untuk masuk ke transportasi massal yang kita siapkan ini sehingga mobil-mobil yang ada di jalan bisa berkurang secara besar-besaran," katanya.

Mantan Gubernur DKI itu juga menekankan terkait dengan pengelolaan TOD (Transit Oriented Development) yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak mengalami kemajuan.

"Ini juga berpuluh tahun tidak bisa bergerak karena sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di Pemprov DKI, Kementerian BUMN, kementerian lain atau ada di lain, di Jabar, Banten sehingga keterpaduan antara transportasi perkotaan dengan tata ruang harus kita rancang dan kita hitung," kata Presiden.

Hal itu kata dia, dapat dilakukan salah satunya melalui strategi peningkatan akses terhadap transportasi publik.

"Ya salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD yang ada," katanya.

Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.

Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung M. Prasetyo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved