KRJ Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Seleksi Kadis Kesehatan DKI ke Mendagri

KRJ menduga kuat, ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Sekda DKI Jakarta dalam proses seleksi.

KRJ Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Seleksi Kadis Kesehatan DKI ke Mendagri
Warta Kota/Istimewa
Koalisi Rakyat Jakarta (KRJ) saat melapor ke Kemendagri, Selasa (8/1/2019). 

Koalisi Rakyat Jakarta (KRJ) yang terdiri dari Humanika Jakarta, Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Jakarta Monitoring Network (JMN) dan Gema Nusantara, Hari ini, Selasa (8/01/2019), melaporkan tindak penyalahgunaan wewenang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemeritahan Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

KRJ menduga kuat, ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Sekda DKI Jakarta dalam proses seleksi terbuka untuk jabatan kepala dinas kesehatan DKI Jakarta, melalui keputusan pengumuman no 1/2019 telah meloloskan 3 kadidat calon kadis kesehatan DKI.

"Dari 3 kadidat calon kadis yang dimumkan tersebut, ada satu orang bertitel Insinyur sehingga menimbulkan banyak pertanyaan ada apa dengan lolosnya Insinyur menjadi kadidat calon kadis kesehatan DKI Jakarta," kata Sekretaris wilayah Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) DKI Jakarta Asep Firdaus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Asep menilai, sejak awal proses seleksi jabatan yang dilakukan oleh Sekda sarat bermuatan politis, di mana calon dari dinkes DKI Jakarta yang lolos tahap demi tahapan adalah para pejabat yang bermasalah baik dalam memberikan pelayanan kepada warga DKI maupun dalam penggunaan anggaran APBD Dinkes DKI.

"Sekarang, semakin nampak dipermukaan dengan lolosnya calon kadis kesehatan bertitel Insinyur," ujar Asep Firdaus.

Asep Firdaus mengatakan, apa yang dilakukan oleh Sekda dalam pengumuman hasil akhir seleksi terbuka calon kadis adalah cacat hukum karena sekda telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri dalam pengumuman no 10 tahun 2018 tentang selekasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintahan provinsi DKI Jakarta, yaitu pada bagian persyaratan umum no 8 disebutkan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 5 tahun secara komulatif.

"Jelas bahwa kadidat yang bertitel insinyur tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sendiri oleh Sekda DKI Jakarta, tapi lolos sebagai salah satu kandidat calon kepala dinas kesehatan," katanya.

Sementara itu, Rahmatulloh, dari Humanika, membenarkan, pendapat yang dikatakan Asep Firdaus.

Rahmatulloh merasa aneh dengan keputusan sekda tersebut yang menunjukkan Sekda DKI Jakarta dinilai tidak memahami peraturan.

"Selain menabrak aturan yang dibuat sekda sendiri dalam seleksi terbuka ini, sekda juga dianggap melanggar Permenkes 971/2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan," katanya.

Halaman
123
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved