Kemacetan Tol Cikampek Kian Parah Diakui Kerugian Dampak Kemacetan Jabodetabek Rp 65 Triliun
Proyek jalan tol layang yang menyita 2-3 jalur Jalan Tol Cikampek di sejumlah ruas jalan semakin parah dengan adanya penyempitan.
lihat foto
Kemacetan di ruas Jalan Tol Cikampek dirasakan semakin parah dan sangat menyengsarakan pengguna jalan.
Waktu tempuh jadi membengkak 2-3 jam dari waktu tempuh normal.
Proyek jalan tol layang yang menyita 2-3 jalur Jalan Tol Cikampek di sejumlah ruas jalan semakin parah dengan adanya penyempitan di kala kelanjutan proyek itu dikerjakan.
Selain hanya menyisakan 1 ruas jalur saja, kadang-kadang jalur itu ditutup karena alasan tertentu.
Dampaknya kemacetan berkilometer terjadi di Jalan Tol Cikampek.
Kemacetan parah ditemukan di kawasan Karawang hingga Cikarang Barat, kawasan Jati Bening, dan sejumlah titik lainnya.
Praktis berbagai kendaraan terjebak macet yang sangat parah melebihi arus mudik sebagaimana tampak dalam foto di kawasan Karawang Timur, Karawang Barat, hingga Cikarang Barat, Jumat (4/1/2018).
Sementara itu, dikutip dari Antara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi di Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
"Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp 65 triliun karena kemacetan pertahun di Jabodetabek," katanya.
Presiden Joko Widodo menyebut kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan yang terjadi di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun per tahun.
"Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp 65 triliun karena kemacetan pertahun di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, dikutip Antara, Selasa.
Angka kerugian itu, kata Presiden, jika dialokasikan sebagai modal pembangunan maka dapat digunakan untuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek.
Terlebih jika kerugikan tersebut terakumulasi dalam waktu setidaknya lima tahun.
"Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam waktu lima tahun sudah jadi barang," katanya.
Ia menekankan bahwa hal itu ke depan tidak bisa terus dibiarkan.
"Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp 65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota," katanya.
Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.
Selain itu acara dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
