OTT Meikarta

Dua Kali Mangkir, KPK Harap Ahmad Heryawan Kooperatif dan Penuhi Panggilan Terkait Kasus Meikarta

KPK berharap agar mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan ulang.

Dua Kali Mangkir, KPK Harap Ahmad Heryawan Kooperatif dan Penuhi Panggilan Terkait Kasus Meikarta
Kompas TV
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. 

JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK berharap agar mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memenuhi panggilan pemeriksaan ulang.

Heryawan tercatat dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pertama, pada Kamis (20/12/2018). Kedua, pada Senin (7/1/2019). Pada pemanggilan kedua, kata Febri, KPK belum menerima alasan yang jelas dari Heryawan.

Dua Kali Mangkir, Ini Alasan Ahmad Heryawan Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Meikarta

Kasus Perizinan Meikarta, Bupati Bekasi Serahkan Uang Rp 2 Miliar kepada KPK

"Jika memang ada kendala hadir, karena alasan yang sah, maka dapat mengkonfirmasi pada KPK. Namun sejauh ini tidak ada pemberitahuan dari yang bersangkutan ke KPK," kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin.

Surat pemanggilan, kata dia, juga telah dikirimkan ke alamat domisili Heryawan. KPK juga berupaya menghubungi Heryawan ke nomor ponselnya, namun tak direspons.

Menurut Febri, seharusnya Heryawan memberi contoh dan niat baik sebagai warga negara yang taat pada proses hukum.

KPK, kata Febri, akan menyiapkan panggilan pemeriksaan ulang terhadap Heryawan.

"Kami harap, yang bersangkutan dapat hadir, kooperatif dan tidak justru beresiko mempersulit rencana pemeriksaan sebagai saksi yang merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan," ujar Febri.

Rekomendasi

POLITISI PKS Ahmad Heryawan ketika ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
POLITISI PKS Ahmad Heryawan ketika ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Rabu (25/4/2018). (Kompas.com/Moh Nadlir)

Febri sebelumnya mengungkapkan, KPK perlu memanggil Heryawan untuk mengetahui lebih jauh beberapa hal terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta tersebut.

"Kami merasa perlu memeriksa mantan gubernur, terkait apa yang dia lakukan pada saat yang bersangkutan masih aktif menjabat. Termasuk delegasi kewenangan dan juga proses atau aturan terkait dengan rekomendasi tersebut," ungkapnya.

Dalam surat dakwaan mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro disebutkan, pada 23 November 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Heryawan mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan komersial area proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. (Dylan Aprialdo Rachman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dua Kali Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Harap Ahmad Heryawan Kooperatif"

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved