ICJR Sayangkan Keputusan Pemerintah Cabut Layanan Bantuan Korban dari BPJS Kesehatan

Berdasarkan data yang diterima ICJR, terdapat 490 terlindung LPSK yang memperoleh bantuan medis dengan jaminan dari BPJS.

ICJR Sayangkan Keputusan Pemerintah Cabut Layanan Bantuan Korban dari BPJS Kesehatan
istimewa
BPJS Kesehatan 

INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) sayangkan keputusan pemerintah untuk mencabut layanan korban dari BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menggantikan Peraturan Presiden No 12 tahun 2013.

Pada perubahan Pasal 25 Pepres 12 tahun 2013 yang diatur dalam Pepres No 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa terdapat 17 layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS, sementara dalam Pepres baru No 82 tahun 2018 pada Pasal 52, diatur 21 layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

kekerasan terhadap anak, kekerasan anak, kdrt, korban kekerasan, anak ditampar (ANTARA News / Insan Faizin Mub)

Direktur ICJR Anggaran dalam siaran pers di Jakarta, Senin (7/1/2019), menyebutkan beberapa tambahan layanan yang tidak tanggung oleh BPJS di antaranya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan  seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengana ketentuan peraturan perundang-undangan.

 "Ketentuan tersebut dibuat dengan dalih layanan korban tersebut sudah dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan untuk korban tindak pidana lain seperti layanan visum yang masuk ke dalam pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas Polri sudah diatur dalam Peraturan Kapolri No 5 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata dia.

ICJR menganggap bahwa keputusan Pemerintah untuk mengeluarkan Pepres baru No. 82 tahun 2018, hanya bisa dilakukan apabila selama ini layanan bantuan korban sudah mumpuni dan terimplementasi dengan baik.

Menurut ICJR, keputusan tersebut seolah-olah tidak melihat bahwa pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi korban tindak pidana masih menyisakan banyak masalah yang seharusnya juga diperhatikan Pemerintah termasuk BPJS. 

"Kendati sudah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tentang jaminan layanan kesehatan medis, pada kenyataannyanya pun perlindungan saksi dan korban untuk pelayanan medis saat ini masih membutuhkan BPJS," kata dia.

Berdasarkan data yang diterima ICJR, terdapat 490 terlindung LPSK yang memperoleh bantuan medis dengan jaminan dari BPJS.

Sedangkan jumlah terlindung medis LPSK secara keseluruhan berjumlah 1.069 layanan dan bantuan medis.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved