Kongres KNPI Lanjutan Dianggap Ilegal, Haris Pertama Laporkan Delapan Orang ke Bareskrim

Haris melaporkan ke delapan orang itu terkait penipuan surat, perbuatan curang, pemalsuan surat dan berita bohong.

Kongres KNPI Lanjutan Dianggap Ilegal, Haris Pertama Laporkan Delapan Orang ke Bareskrim
Warta Kota/Feryanto Hadi
Haris Pertama usai melapor delapan orang terkait adanya surat edaran tentang pelaksanaan kongres KNPI lanjutan ke Bareskrim Polri, Sabtu (5/1/2019). 

KISRUH kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) masih terjadi meski kongres KNPI ke XV telah digelar pada di Bogor pada 18 hingga 22 Desember lalu.

Sejumlah pihak masih merasa tidak puas dengan terpilihnya Haris Pertama sebagai ketua umum.

Dalam kongres itu, Haris mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan yang dilakukan.

Namun, belakangan beredar surat yang ditujukan kepada DPD KNPI dan peserta kongres yang menyebut kongres belum selesai dan akan dilanjutkan selambat lambatnya bulan Januari 2019 mendatang.

Beredarnya surat ini ditengarai karena ada pihak yang merasa hasil kemenangan Haris belum memenuhi syarat perolehan suara 50+1.

"Hari ini kami melaporkan ke Bareskrim Polri sebanyak delapan orang terkait adanya surat edaran tentang pelaksanaan kongres KNPI lanjutan. Kita bilang itu kongres ilegal," kata Haris Pertama, Sabtu (5/1/2019).

Haris melaporkan ke delapan orang itu terkait penipuan surat, perbuatan curang, pemalsuan surat dan berita bohong.

Haris menegaskan, kongres KNPI telah selesai pada 22 Desember lalu dan memutuskan dirinya sebagai ketua umum KNPI.

"Yang kami laporkan di antaranya Sirajuddin Abdul Wahab sebagai penyelenggara dan presdisium kongres, Shahwan Arey selaku presidium sidang, Heru Slana Muslim beberapa orang lainnya. Kita melihat ada oknum-oknum yang ingin memecahbelah DPP KNPI," ungkapnya.

Haris tidak akan menggubris upaya kongres lanjutan yang akan digelar 5-6 Januari oleh beberapa pihak yang telah ia laporkan.

Ia memilih akan fokus untuk menyusun kepengurusan KNPI di bawah kepimpinannya.

"Kami akan membentuk kepengurusan secepatnya dan mendaftarkannya ke Kemenkumham. Kami minta Polri untuk menindak kongres ilegal pada 5-6 Januari itu. Harus dibubarkan kongres itu karena ada pemalsuan surat. Kedua, karena ada penipuan yang dilakukan oleh presdisium sidang dimana pada 22 Desember sidang telah ditutup dan sudah memutuskan saya sebagai ketua umum," paparnya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved