Koran Warta Kota

Hoaks Surat Suara Tercoblos 7 Kontainer Diusut Cepat

"Kami masih cari alat bukti siapa yang menyebarkan pertama kali sampai dengan penyebaran berikutnya," ungkap Arief Sulistyanto.

Hoaks Surat Suara Tercoblos 7 Kontainer Diusut Cepat
Warta Kota
Berita utama harian Warta Kota edisi Jumat, 4 Januari 2019 

"Kali ini kami menganggap isu sekarang (tujuh kontainer surat suara) sangat luar biasa dan berlebihan. Kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi perlu dilaporkan agar kejadian seperti ini tidak berlanjut," kata Arief Budiman.

Arief Budiman menilai, penyebaran hoaks ini adalah tindakan yang sangat kejam.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepolisian dapat menyelidiki semua akun yang turut menyebarkan berita bohong tersebut.

Menurut Arief, pelaporan ke polisi penting supaya masyarakat dapat cerdas dalam menyikapi persoalan, terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu.

"Supaya masyarakat juga cerdas menyikapi persoalan-persoalan, informasi-informasi yang terus berkembang makin gencar ini," ujar Arief Budiman.

Belum dicetak

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai kabar adanya surat suara pemilu itu jelas tidak mungkin.

Pasalnya, hingga kini, surat suaranya saja belum diproduksi. Dikatakan, tahapan pengadaan surat suara saat ini masih dalam proses lelang.

Oleh karena itu, ia memastikan, kabar 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos itu adalah hoaks.

"Orang belum cetak, dari mana surat suaranya? Kan baru lelang aja belum selesai. Pasti enggak ada, enggak mungkin. Dipastikan tidak ada surat suara yang saat ini keluar karena memang belum dicetak," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019) malam.

Pramono menjelaskan, proses lelang surat suara sudah memasuki masa sanggah.

Artinya, saat ini sudah ada pemenang tender, tetapi masih dibuka kesempatan bagi pihak yang kalah tender jika ingin menyanggah atau keberatan.

"Nanti pada 7 Januari (2019), akan ditandatangani kontrak payung antara LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan pemenang lelangnya," kata Pramono.

Pasca-proses penandatanganan, tahapan dilanjutkan dengan kesepakatan kontrak antara KPU dengan penyedia atau produsen.

Setelah itu, surat suara akan mulai diproduksi.

Pramono mengakui, masih ada beberapa proses dalam pengadaan surat suara yang masih belum mencapai kesepakatan.

Tetapi, ia memastikan, hal itu tak akan mengubah batas waktu akhir dari proses produksi logistik secara keseluruhan.

Ditargetkan, 17 Maret 2019 surat suara pemilu sudah sampai di seluruh kabupaten/kota.

Selanjutnya, 17 Maret-19 April 2019 akan digunakan untuk menyortir, melipat, dan mengepak surat suara untuk selanjutnya didistribusikan ke TPS.

"Itu waktunya sangat memadai. Karena sudah kami perhitungkan dibandingkan 2014 dulu itu waktunya sudah lebih longgar," ujar Pramono.

Siapa yang upload

Polda Metro Jaya juga memastikan isu jutaan surat suara tercoblos di kawasan Tanjung Priok adalah berita bohong alias hoaks.

Hal itu dipastikan setelah polisi berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu serta Panwaslu.

Oleh karenanya kini polisi memburu penyebar hoaks tersebut dengan langsung membentuk tim khusus.

Hal itu dikatakan Kabid Humas Polra Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis (3/1/2019).

"Jadi tidak ada kontainer isi surat suara tersebut. Dipastikan berita itu tidak benar dan adalah hoaks. Kami sudah koordinasi dengan KPU, bahwa surat suara belum dicetak. Kemudian Kapolres juga dengan Panwas sudah cek ke sana dan tak ada kontainer tersebut," papar Argo.

Maka, kata Argo, Polda Metro Jaya langsung membentuk tim khusus untuk memburu penyebar berita hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini, tim khusus tengah melakukan penyelidikan.

"Tentunya kita sedang lakukan penyelidikan oleh tim cyber, tim khusus kami. Agar nanti bisa kita tahu siapa yang pertama kali upload. Siapa yang pertama kali menyebarkannya dan di mana. Semuanya kita cari. Kita lakukan penyelidikan," ujarnya.

Ke depan, Argo mengimbau masyarakat lebih bijaksana dan cerdas dalam menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi.

Ia meminta semua pihak bisa mengecek ulang berita atau informasi sebelum disebar ke publik.

"Kami imbau masyarakat untuk arif mengecek pemberitaan sebelum disebar. Mesti dicek betul sumbernya dari mana. Apakah itu boleh dan bisa dishare atau tidak," kata dia. (bum/abs/Kompas.com)

Berita selengkapnya baca koran Warta Kota edisi Jumat, 4 Januari 2019

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved