Breaking News:

Bekasi Tidak Menormalisasi Tiga Kali Alam karena Menjadi Kewenangan BBWSCC

Kegiatan itu merupakan kewenangan BBWSCC di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Kondisi Kali Bekasi di Kota Bekasi yang sudah puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa melakukan normalisasi kali alam itu karena kewenangannya ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Pemerintah Kota Bekasi tidak akan menormalisasi tiga kali alam di wilayahnya, meski beberapa kali air di bantaran kali itu meluap ke pemukiman warga.

Ketiga kali alam itu adalah Kali Bekasi, Kali Cakung dan Kali Sunter.

Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Dicky Irawan mengatakan, alasan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk menormalisasi kali atau saluran primer karena bukan domain daerah.

Namun, kegiatan itu merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane atau BBWSCC di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Meski demikian, kata dia, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pihaknya tetap memprioritaskan program normalisasi saluran sekunder yang ada di wilayahnya.

Adapun, anggaran untuk normalisasi diproyeksikan mencapai Rp 240 miliar lebih.

"Ini merupakan aspirasi masyarakat melalui FKRW (Forum Komunikasi Rukun Warga)," kata Dicky pada Selasa (1/1).

Selain karena kewenangannya di pemerintah pusat, kata dia, biaya untuk menormalisasi tiga kali alam itu juga cukup besar.

Apalagi, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 mendatang separuh pagu anggaran milik Dinas BMSDA didapat dari bantuan hibah DKI.

"Alokasi anggaran kita di tahun 2019 mencapai Rp 885 miliar tapi Rp 402 miliar merupakan bantuan DKI," jelas Dicky.

Pada tahun 2018, BBWSCC telah menormalisasi lima Saluran Sekunder (SS), dengan panjang 16 kilometer.

Di antaranya berada di SS Bekasi Utara, SS Pondok Ungu, SS Bogor, SS Bekasi Tengah dan SS Bekasi Pangkal.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menambahkan, Kali Bekasi yang membentang dari Jatiasih sampai Bekasi Utara belum pernah dinormalisasi.

Akibatnya, sedimentasi terus menebal sehingga berdampak pada kedalaman kali tersebut.

"Kali Bekasi itu hampir 30 tahun tidak pernah dilakukan restorasi, baik rehabilitasi maupun normalisasi, endapan yang ada semakin tinggi, akibatnya sekarang dangkal," kata Tri.

Normalisasi merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi ancaman banjir. Selain mengeruk sedimen lumpur, petugas juga membersihkan sampah yang mengapung di saluran," kata Tri.

Kondisi Kali Bekasi di Kota Bekasi yang sudah puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa melakukan normalisasi kali alam itu karena kewenangannya ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kondisi Kali Bekasi di Kota Bekasi yang sudah puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa melakukan normalisasi kali alam itu karena kewenangannya ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri)

Tri juga mengimbau kepada masyarakat untuk kebersihan lingkungan, terutama jangan membuang sampah sembarangan ke saluran air.

Pada 2017 lalu, tim khusus normalisasi harus kerja ekstra karena saluran yang dibersihkan dipenuhi berbagai macam sampah seperti plastik, sterofoam, kayu dan sebagainya.

"Kalau sampah tidak diangkut akan meyumbat gorong-gorong, sehingga mengganggu aliran air," ujarnya.

Tri berharap ada upaya bantuan dari pemerintah pusat melakukan normalisasi kali-kali di Bekasi.

Di sisi lain, pihaknya juga membentuk tim cepat tanggap penanggulangan bencana apabila banjir melanda permukiman Kota Bekasi.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved