Pilpres 2019

Humprhey: Putusan MA Berikan Keabsahan Bagi PPP Muktamar Jakarta, Bukan Kubu Romy

Perselisihan antar-dua kubu PPP memanas kembali usai keluarnya Putusan Peninjauan Kembali No. 182 PK/TUN/2018 yang dikeluarkan PTUN Jakarta, Kamis.

Humprhey: Putusan MA Berikan Keabsahan Bagi PPP Muktamar Jakarta, Bukan Kubu Romy
Warta Kota/Feryanto Hadi
Perselisihan antar-dua kubu Partai Persatuan Pembangunan memanas kembali usai keluarnya Putusan Peninjauan Kembali No. 182 PK/TUN/2018 yang dikeluarkan Pengadilan TUN Jakarta pada Kamis (27/12/2018). 

PERSELISIHAN antar-dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas kembali usai keluarnya Putusan Peninjauan Kembali No. 182 PK/TUN/2018 yang dikeluarkan Pengadilan TUN Jakarta pada Kamis (27/12/2018) kemarin.

Ketua Umum DPP PPP versi Munas Jakarta, Humphrey Djemat menyebut, putusan itu tetap sejalan dengan Putusan PK No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Humphrey Djemat sependapat dengan Majelis Hakim PK yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perselisihan dalam perkara di PPP adalah perselisihan mengenai keabsahan muktamar, bukan perselisihan kepengurusan partai.

"Sebagaimana diketahui, Putusan PK No. 79 dianggap mengesahkan PPP versi Muktamar Jakarta karena memberikan pertimbangan bahwa perselisihan PPP adalah perselisihan mengenai muktamar dan oleh karenanya harus dikembalikan sesuai dengan amanat mahkamah partai, yang mana Mumtamar Jakarta sebagai satu-satunya muktamar yang telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan mahkamah partai," papar Humphrey dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (29/12/2018).

Humphrey Djemat mengatakan, Putusan PK No 182 dan bahkan seluruh perkara pengadilan yang berlangsung antara PPP Muktamar Jakarta dan PPP Muktamar Pondok Gede, baik dalam lingkup perdata, TUN maupun MK, faktanya hingga saat ini tidak pernah ada yang memberikan keabsahan kepada PPP Romahurmuziy (Romy) atau Muktamar Pondok Gede.

Sebaliknya, kata Humphrey Djemat, justru PPP Muktamar Jakarta yang pernah dinyatakan sah oleh putusan MA yang inkracht, yaitu Putusan MA No. 601 yang menyatakan keabsahan Muktamar Jakarta dan Putusan MA No. 504 yang membatalkan SK Menkumham terhadap kubu Romy.

"Namun keduanya tidak dihiraukan oleh Pemerintah melalui Menkumham dengan berbagai alasan yang dipaksakan," kata Humphrey Djemat.

Dengan demikian, menurut Humphrey, terbukti bahwa perselisihan PPP tidak luput dari intervensi pemerintah yang telah membodohi publik dengan melakukan praktik curang, di mana hukum telah dikangkangi demi kepentingan politik.

"Publik akan melihat bahwa PPP Muktamar Jakarta sesungguhnya tidak berhadapan dengan PPP Romy, melainkan berhadapan dengan Penguasa yang lalim," kata Humphrey Djemat.

"Meskipun setiap kemenangan PPP Muktamar Jakarta di pengadilan secara de facto tidak pernah terwujud akibat berhadapan dengan pemerintah yang tidak patuh hukum, dipastikan tekad dan perjuangan demi menemukan keadilan tidak akan pernah berhenti. Fiat justitia ruat caelum (keadilan tetap harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)," kata Humphrey Djemat.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved