Humphrey Sebut Konflik PPP Diselesaikan Secara Internal Sesuai Putusan PK PTUN Sudah Tepat

Pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014.

Humphrey Sebut Konflik PPP Diselesaikan Secara Internal Sesuai Putusan PK PTUN Sudah Tepat
Warta Kota/Istimewa
Jajaran pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta. 
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat menilai keluarnya Putusan Peninjauan Kembali No. 182 PK/TUN/2018 yang dikeluarkan Pengadilan TUN Jakarta pada Kamis (27/12/2018) kemarin, tetap sejalan dengan Putusan PK No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.
Humphrey Djemat sepakat dengan Majelis Hakim PK yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perselisihan dalam perkara di PPP adalah perselisihan mengenai keabsahan muktamar, bukan perselisihan kepengurusan partai.
"Oleh sebab itu, permasalahan di PPP harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai," ujar Humphrey Djemat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/12/2018). 
Humphrey Djemat menuturkan, dengan demikian maka Putusan PK No. 79 tahun 2016  adalah putusan badan peradilan mengenai PPP yang berlaku saat ini, yang mana mengembalikan kepada mahkamah partai sekaligus dianggap telah memberikan pengesahan kepada PPP versi Muktamar Jakarta sebagai satu-satunya muktamar yang dilaksanakan sesuai keputusan mahkamah partai.
Diketahui Pengadilan TUN Jakarta menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari pemohon Peninjauan Kembali (PK) PPP yang diwakill oleh H. Djan Fandz dan H R Achmad Dimyati Natakusumah, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 
Dalam putusan yang ditandatangani Panitera Muda Perkara Pengadilan TUN Jakarta Sri Hartanto tersebut juga menghukum Pemohon Peninjauan Kemball membayar biaya perkara pada peninjauan kemball sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta Ilma ratus nbu rupiah).
Sebelumnya, putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 tertanggal 12 Juni 2017 juga telah memberikan kekuatan dan dukungan terhadap kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Djan Faridz. 
Dalam putusan PK tersebut dinyatakam secara tegas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014.
Sebagaimana diketahui, PPP dengan ketua umumnya Djan Faridz telah melaksanakan putusan tersebut, yaitu dengan adanya Muktamar PPP di Hotel Sahid Jakarta tanggal 30 Oktober-2 November 2014, di mana telah terpilih secara sah Djan Faridz sebagai ketua umum. Saat ini Ketua Umum PPP dijabat Humphrey Djemat.
Selain sesuai dengan putusan mahkamah, muktamar tersebut telah sesuai dengan AD/ART PPP yang berlaku pada saat itu. Juga muktamar tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Majelis Syariah yang ditentukan dalam putusan mahkamah partai. 
Berdasarkan putusan PK Nomor 79 tersebut, PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz dalam waktu dekat ini akan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. 
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved