News

Peleburan BP Batam dan Pemko Batam, Fahri Hamzah : Presiden Jangan Buat Keputuasan Kontroverial

Politisi dari Nusa Tenggara Barat ini menjelaskan presiden harus mempertimbangkan dua undang undang dalam mengambil keputusan.

Peleburan BP Batam dan Pemko Batam, Fahri Hamzah : Presiden Jangan Buat Keputuasan Kontroverial
kompas.com
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. 

Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan presiden untuk tidak membuat keputusan kontroversial dalam masa pemilu kali ini. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan semua pihak.

Hal ini diungkap

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR.
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. (kompas.com)

kan Fahri Hamzah menganggapi rencana presiden yang akan menggabungkan Badan Pengelola Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat ini.

Politisi dari Nusa Tenggara Barat ini menjelaskan presiden harus mempertimbangkan dua undang undang dalam mengambil keputusan ini. Karena pembentukan otorita Batam dan Pemrrintah daerah diatur oleh dua undang undang yang terpisah. Dan pemerintah harus membuat aturan setingkat undang undang.

"Jika pemerintah berkeras untuk melebur BP Batam, hal tersebut melanggar Undang undang nomer 23 tentang pemerintahan yang melarang walikota merangkap jabatan. Selain itu ada juga undang undang nomer 53 tahun 1999 yang dengan jelas membagi wewenang 2 lembaga tersebut," ungkap Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/12/2018).

Fahri juga mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan awal Batam adalah untuk membangun otonomi khusus yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan Industri dan Perdagangan nasional.

Kawasan Batam yang secara geografis masuk dalam provinsi kepulauan Riau dan berbatasan dwngan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan Industri.

Terobosan yang akan dilakukan pemerintah, menurut Fahri haruslah trobosan maju yang dapat membuat Batam lebih fleksibel sehingga dapat menjadikan Btam menjadi daerah yang solid, terkelola dengan baik dan mandiri.

Walaupun presiden dapat mengeluarkan perpu untuk melebur BP Batam dan Pemerintah Kota, namun Fahri berharap presiden sebaiknya menugaskan menteri terkait untuk membahas rancangan undang undang dengan DPR. Atau membuat Panitia Khusus seperti pembentukan otonomi khusus.

"Penggabuangan dua otoritas bukan pekerjaan sederhana dan memerlukan waktu yang panjang. Karena pemekaran wilayah saja memerlukan rekomendasi kementrian dalam negeri dan persetujan DPR dan DPD," kata dia.

Wakil ketua DPR ini menyarankan keputusan terkait Badan pengelola Batam sebaiknya dilakukan pasca pemilihan presiden atau dilakukan pasca pelantikan presiden terpilih pada bulan oktober mendatang.

"Sebaikya presiden tidak membuat keputusan kontrovesial yang akan merugikan kita semua," tandasnya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved