YLKI Apresiasi Pembatalan Rencana Pemberlakuan KRL Premium

Rencana pemberlakuan Kereta Rel Listrik Premium dibatalkan oleh PT Kereta Api Indonesia maupun PT Kereta Commuter Indonesia.

YLKI Apresiasi Pembatalan Rencana Pemberlakuan KRL Premium
Warta Kota
Ilustrasi: Lokasi 13 pintu keluar dan masuk penumpang KRL Stasiun Tanah Abang tepat di depan loket. 

RENCANA pemberlakuan Kereta Rel Listrik (KRL) premium dibatalkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) maupun PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Pembatalan itu ditempuh setelah menuai protes dan masukan banyak kalangan, salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi memberikan apresiasi atas pembatalan tersebut.

Keputusan tersebut menurutnya menjadi bukti manajemen PT KAI maupun PT KCI masih mendengarkan aspirasi publik.

YLKI pun sangat mendukung jika PT KCI akan fokus pada peningkatan pelayanan.

Sebuah upaya yang harus dilakukan karena memang menjadi kewajiban PT KCI; tentu peningkatan pelayanan prima dan universal, dengan keandalan yang tinggi.

Bukan pelayanan yang diskriminatif, yakni adanya pembedaan kelas KRL, yang tidak dikenal dalam managemen KRL di dunia manapun.

Biarlah keberadaan KRL eksekutif Pakuan, menjadi bagian sejarah saja, dan jangan dibangkitkan lagi, dengan berbagai alasan yang tidak relevan.

KRL adalah angkutan masal untuk memigrasikan pengguna kendaraan pribadi, sehingga bisa mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta, dan sekitarnya. Plus bisa menghemat penggunaan BBM.

"Sebagai angkutan masal, KRL juga menjadi kohesi sosial. Oleh karena itu diperlukan standar pelayanan yang handal, prima dan universal," jelasnya dalam siaran tertulis pada Senin (24/12/2018).

Untuk selanjutnya, sebaiknya managemen PT KAI maupun PT KCI melibatkan stakeholder utamanya jika ingin membuat kebijakan. Dengan demikian kebijakan tersebut diambil atas aspirasi atau masukan publik.

YLKI juga meminta pemerintah untuk tidak membebani PT KAI dengan proyek infrastruktur yang tidak sejalan dengan rencana bisnis PT KAI.

YLKI juga meminta pemerintah untuk secara konsisten mencairkan PSO tepat waktu, dan membayarkan dana IMO pada PT KAI.

"Agar pelayanan PT KAI kepada konsumen tidak terganggu, tidak mengalami down grade (penurunan pelayanan), akibat terganggunya financial cash Flow (arus keuangan) perusahaan," jelasnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved