Pekerja Dukung Jokowi Asalkan Perjuangkan Pekerja

Jokowi diminta agar memberikan keadilan bagi rakyat, khususnya ribuan pekerja yang kini mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pekerja Dukung Jokowi Asalkan Perjuangkan Pekerja
Warta Kota/Istimewa
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT) menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (18/12/2018). 

Palmerah, Warta Kota -- Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofyan Hakim menegaskan akan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Namun, Jokowi diminta agar memberikan keadilan bagi rakyat, khususnya ribuan pekerja yang kini mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Namun, membangun Poros Maritim Dunia tentu bukan sekadar pembangunan fisik. Kami yakin konsep maritim adalah konsep industri maritim yang terintegrasi. Artinya, harus ada perencanaan yang matang. Tidak bisa lagi pembangunan pelabuhan tanpa studi kelayakan yang matang, hanya sekedar berorientasi pada bagaimana menarik uang dari luar,” ujar dalam siaran tertulis pada Senin (24/12/2018).

Menurutnya, pelabuhan adalah gerbang bagi negara, bukan hanya dermaga ekonomi berawal dan bermuara.

Tetapi lebih dari itu, pelabuhan adalah simbol kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

Penguatan terhadap tata kelola pelabuhan bukan hanya penguatan terhadap infrastruktur, tetapi tidak dapat dipungkiri, semodern apa pun teknologi diterapkan, tidak akan berjalan optimal tanpa disertai penguatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pelabuhan.

“Pekerja pelabuhan, rakyat yang berterik matahari, berkeringat berjuang mempertahankan perputaran roda ekonomi negara, menjaga stabilitas keluar masuk barang, ekspor impor segala kebutuhan hidup, termasuk untuk kepentingan industri," ungkap Nova.

"Rakyat pekerja di pelabuhan sesungguhnya kunci dari tata kelola pelabuhan. Kehadiran negara jelas, jelas sangat dibutuhkan bagi kami, para pekerja pelabuhan,” tambahnya.

Nova menegaskan bahwa tata kelola pelabuhan di seluruh tanah air harus sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Pelabuhan adalah aset strategis dan vital bagi negara.

“Pelabuhan harus dikelola secara efektif, efisien dan menguntungkan secara ekonomi. Kami, mendukung pelabuhan mampu berkontribusi tehadap kas negara. Kami sangat mendukung dan berjuang agar pelabuhan menjadi aset nasional yang membanggakan, yang dikelola tidak dengan mindset bussines as ussual," jelas Nova.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved