Jokowi Banggakan Pembangunan, Oposisi Khawatirkan Menggunungnya Utang

PEMBANGUNAN infrastuktur jalan dan jembatan yang kini tengah dibanggakan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikhawatirkan pihak oposisi.

Sebab apabila dilanjutkan, utang yang menggunung dapat berujung pada kebangkrutan negara.

Kekhawatiran itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Lewat akun twitternya @ferdinand_haean; pada Jumat (21/12/2018), Ferdinand membandingkan dampak dari pembangunan jalan tol yang dibangun Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.

"Kira-kira menurut nalar sehat dan hati jernih, jauh lebih besar mana : 1. Keuntungan jalan tol era Jokowi ? Atau 2. Bahaya resiko utang selangit bangun tol era Jokowi ?," tulis Ferdinand.

Pertanyaan itu diajukannya lantaran merujuk posisi utang negara yang kini mencapai Rp 4.363,19 triliun per Agustus 2018.

• Jokowi Bangun Jembatan dan Tol, Fadli Zon : Itu Mah Kewajiban

• Ini 3 Alasan TGB Zainul Majdi Berlabuh di Partai Golkar

Karena menurutnya, utang yang menggunung dalam pembangunan sangat beresiko menguras aset negara.

"Utang yg menggunung itu sgt beresiko utk membuat bangsa ini bangkrut dan mnjd bangsa miskin. Sementara jalan tol itu blm tentu memberi mamfaat besar krn bs sj rugi. Konektifitas daerah adlh kewajiban negara yg tdk boleh diswastakan. Ini Indonesia Pancasila bkn Negara Komunis," tegas Ferdinand.

"Orang waras melihat tumpukan beton jalan tol yang dibangun dengan utang ugal2an itu sebagai bom waktu siap meledak dan menghancurkan ekonomi. Jalanan sepi koq dibangun tol? Logikanya dr mana itu? Apa yg akan terjadi jika pendapatan harian tol itu tak mampu biayain operasionalnya?," tambahnya.

Masih Aman

Menjawab pertanyaan oposisi, dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan saat ini besaran utang Indonesia masih dalam batas aman.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi serangan oposisi ihwal utang Indonesia yang makin membesar.

"Ya, masih dalam batas aman sesuai dengan ketentuan kita, jangan lebih dari 30 persen (Produk Domestik Bruto)," kata Kalla dalam wawancara dengan Budiman Tanuredjo dalam acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (19/12/2018) malam.

• Testimoni Tokoh Nasional Aburizal Bakrie: Saya Berhutang Nyawa Kepada Dokter Terawan

Ia mengatakan, pemerintah menganut aturan untuk menjaga rasio utang agar tak lebih dari 30 persen PDB dan itu terus dilakukan.