Nilai OTT Bisa Rusak Reputasi Pemerintah, Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Koordinasi dengan KPK

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait operasi tangkap tangan (OTT)

Nilai OTT Bisa Rusak Reputasi Pemerintah, Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Koordinasi dengan KPK
Instagram
Fahri Hamzah 

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Pernyataan Fahri Hamzah tersebut terkait OTT yang dilakukan KPK di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) beberapa hari lalu.

"Presiden Jokowi harus berkoordinasi," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Kasus Penyerangan Novel Baswedan Tak Alami Kemajuan, KPK Pilih Bekerja Senyap

Sebab, OTT yang dilakukan KPK menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 akan berpengaruh terhadap reputasi pemerintah. Sebagai contoh, OTT KPK di Kemenpora pasti akan merusak reputasi Jokowi. Sebab, bagaimanapun juga Kemenpora saat ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Semakin sering terjadi OTT menjelang Pemilu, maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh. Rakyat akan mengatakan, 'tuh kan pemerintahan ini justru korupsinya tambah banyak'," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah, bukan tidak mungkin OTT KPK menjelang pemungutan suara akan membuat kekacauan politik. Selain itu, ia khawatir OTT yang dilakukan KPK menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, dikait-kaitkan dengan poltik.

Ribuan KTP Elektronik Tercecer di Duren Sawit, Mendagri Siap Copot Pangkat Hingga Pecat Anak Buahnya

"Jangan sampai ini jadi konflik politik, itu aja, yang bisa merusak penegakan hukum juga," katanya.

Apalagi menurut Fahri Hamzah, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah mengkritik keras maraknya korupsi saat ini. Kritikan Prabowo Subianto tersebut terbukti dengan adanya OTT KPK di Kemenpora.

"Orang Pak Prabowonya aja sudah ngomong keras kayak begitu kok, dan sekarang ini omongannya Pak Prabowo terbukti kan? Nah, itu kan menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi dia harus berkoordinasi dong sebagai kepala negara, kepala pemerintah, sekaligus juga sebagai penyelenggara pemilu," paparnya. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved