Breaking News:

Kebiadaban China Terhadap Uighur Makin Menjadi dan Tidak Boleh Dibiarkan

Diskriminasi pada etnis Uighur di Tiongkok menjadi perhatian dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan politik bebas aktif ikut mengecam.

Editor: Gede Moenanto
Twitter
Sejumlah tokoh mengutuk kekejaman CXhina terhadap bangsa Uighur yang dibantai, diperkosa, dan disiksa. 

Direktur Amnesty International  Usman Hamid menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa hal.

Pertama, mewawancarai 100 warga etnis Uighur untuk mengetahui situasi yang mereka hadapi.

“Yang ditahan totalnya ada satu juta, 10 persen dari populasi Uighur. Total ini kebanyakan dituduh sebagai ekstrimis, tapi tidak ada bukti,” Kata Usman dalam diskusi “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur”, di Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

“Satu juta (orang). Ini keberadaannya belum tahu dimana, pihak keluarga tidak bisa dipertemukan dengan mereka,” tuturnya.

Langkah kedua yang dilakukan Amnesty adalah menulis surat pada pihak Tiongkok. “Pihak Amnesty baru menyurati kepada otoritas penjara dan pemerintah otonom di Xinjiang, pemimpin dari pemerintahan Tiongkok itu sendiri,” Lanjutnya.

“Desakan kami agar tahanan di sana segera dibebaskan,“ kata Usman.

Sementara itu, Pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) melalui Presiden ACT Ahyudin menyatakan bahwa mereka akan pergi langsung ke daerah yang menjadi tempat beberapa warga Uighur menyelamatkan diri.

“Kami tidak hanya tinggal diam. Kami akan lihat kondisi mereka di Kazakhstan dan Kirgistan. Banyak dari warga Uighur yang pergi ke Kazakhstan dan Kirgistan,” ucap Ahyudin.

Baca juga: Indonesia Sampaikan Sikap Terkait Uighur ke Dubes Tiongkok.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga turut bersuara menanggapai masalah Uighur. Fadli mendesak pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dan menunjukkan ketegasannya. Menurut politikus Partai Gerindra itu, yang dialami Uighur adalah pelanggaran HAM dan tidak bisa diterima saat ini.

“Kita tidak boleh berpihak pada blok tertentu. Indonesia harus bersikap tegas dan jelas. Jangan karena punya hubungan dekat dengan Tiongkok, kita tidak berani (bersikap),” kata Fadli.

Sebelumnya, Duta Besar Tiongkok di Jakarta telah dimintai penjelasannya oleh Kementerian Luar Negeri RI terkait penahanan jutaan Uighur dan umat Kristen di Xinjiang.

Kemenlu menegaskan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi dan dalam hal ini merupakan tanggung jawab setiap negara untuk menghormati.

Namun, sejak awal isu ini mencuat, Pemerintah Tiongkok selalu menyangkal bahwa terjadi penahanan. Yang terjadi ialah adanya pendidikan untuk menangkal terorisme dan ekstremisme di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved