Begini Cara Wali Kota Arief R Wismansyah Tangani Korupsi di Kota Tangerang

WALI Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan korupsi.

Begini Cara Wali Kota Arief R Wismansyah Tangani Korupsi di Kota Tangerang
Warta Kota
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah 

WALI Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Dengan nilai indeks integritas yang cukup tinggi 72,80% untuk Kota Tangerang, namun Arief merasa nilai tersebut masih jauh dari target.

"Sebenarnya saya merasa masih banyak sekali PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan. Karena, nilai indeks yang disarankan oleh KPK adalah 100%. Sedangkan Kota Tangerang baru mencapai di angka 72.80%," papar Arief, Jumat (21/12/2018).

Wali Kota yang terbilang masih cukup muda ini bercita-cita mewujudkan birokrasi yang profesional di lingkup Pemkot Tangerang. Melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

"Jika ingin mewujudkan birokrasi yang profesional, penuhi dulu kesejahteraannya. Tidak hanya pada level PNS-nya, namun harus menyentuh hingga pada level THL atau honorer," ucapnya.

"Maka yang pertama kami lakukan adalah pendataan semua THL, TKK atau honorer dan memasukkan gaji mereka ke dalam APBD Kota Tangerang sesuai dengan UMR yang berlaku," sambungnya.

Selain peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas, Pemkot Tangerang juga terus membangun sistem melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Termasuk juga proses perijinan yang sudah transparan.

"Ada sekitar 174 sistem aplikasi yang sudah kami bangun. Kami juga menjalin kerja sama dengan Tangerang Smart City Partnership. Keseluruhannya adalah demi terselenggaranya pelayanan yang baik pada masyarakat dan meminimalisir praktek korupsi," kata Arief seraya menambahkan bahwa Pemkot Tangerang juga terus melakukan peningkatan kapasitas para pejabat melalui, Monday Executive Sharing Session (MESS) yang mendatangkan para narasumber kompeten tingkat nasional.

Dalam acara seminar mengenai korupsi, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Moledoko dan Deputy Director UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze. Serta beberapa Kepala Daerah lain yang terpilih untuk membagi pengalamannya soal penanganan korupsi di daerahnya masing - masing.

"Presiden Jokowi akan memilih daerah yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang paling baik untuk dijadikan contoh bagi daerah lain," ucap Moeldoko.

Moeldoko juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi. Baik antar lembaga pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat.

"Sama - sama saling bersinergi, untuk wujudkan Indonesia bebas korupsi," tuturnya.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved