TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Minta Klarifikasi Represi Terhadap Muslim Uighur Tiongkok

Kami meminta klarifikasi dari Pemerintah Tiongkok melalui Kedubes Tiongkok di Jakarta tentang kondisi sesungguhnya kaum muslim Uighur di Xinjiang.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Minta Klarifikasi Represi Terhadap Muslim Uighur Tiongkok
ACT
Etnis Uighur merupakan suku minoritas muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Provinsi Xinjiang, China Barat. (ACT) 

JURU Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Lena Maryana Mukti meminta klarifikasi atas represi terhadap muslim Uighur di Tiongkok seperti diberitakan berbagai media.

"Kami meminta klarifikasi dari Pemerintah Tiongkok melalui Kedubes Tiongkok di Jakarta tentang kondisi sesungguhnya kaum muslim Uighur di Xinjiang," kata Lena dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Lena yang juga anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta penjelasan tentang kondisi seluruh komunitas muslim di Tiongkok.

 Politikus PPP ini meminta anggota Komisi I DPR RI meminta penjelasan tentang kabar adanya kamp pendidikan kembali terhadap muslim Uighur.  

Ia menyatakan prihatin bila perlakuan terhadap muslim Uighur itu benar seperti yang diberitakan media.

Kedubes Tiongkok di Jakarta dalam rilisnya mengatakan, negara melindungi dan menjamin kebebasan beragama, termasuk kaum muslim Uighur. 

Namun, disebutkan juga bahwa sebagian masyarakat muslim Uighur terjangkit ekstremisme dan radikalisme.

Kamp pendidikan kembali disebut sebagai upaya melakukan deradikalisasi melalui pendidikan vokasi.

Sikap Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pemerintah Tiongkok agar terbuka atas persoalan dugaan kekerasan terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. 

"Mengimbau Tiongkok membuka diri dengan memberi penjelasan sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana.

Dia mengatakan, jika kekerasan yang diberitakan media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional benar adanya,  maka Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apapun alasan, kata dia, pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi.
   
Pemerintah Tiongkok, lanjut dia, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.
   
Haedar mengatakan, Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.
     
Salah satu pihak yang bisa menjelaskan persoalan Uighur, kata dia, adalah Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia.
   
Dubes Tiongkok, lanjut dia, supaya segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam melalui ormas-ormas Islam.
   
"Sikap diam pemerintah China dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan China yang selama berabad lamanya terbina dengan baik," kata dia.
   
Haedar mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia. 
   
Ketum PP Muhammadiyah meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. 
   
Dia juga mendesak PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional.
   
"PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun," katanya. 

Sikap MUI

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. 

Din dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

"Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional," kata Din.

Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia, maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya.

Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan.

Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyatakan dan menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana.

Kepada umat Islam sedunia, Din Syamsuddin mengimbau agar mengulurkan tangan dan memberi pertolongan bagi saudara-saudara Muslim dengan segala cara yang memungkinkan. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved