Breaking News:

VIDEO: Pemkot Bekasi Musnahkan Puluhan Ribu KTP Elektronik

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi melakukan pemusnahan 25.653

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ahmad Sabran

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi melakukan pemusnahan 25.653 keping KTP Elektronik atau e-KTP invalid, Rabu (19/12/2018) sore.

Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Disdukcapil Kota Bekasi dengan disaksikan dari Polres Metro Bekasi Kota, Satpol PP, dan Kodim 0507 Kota Bekasi.

Puluhan ribu e-KTP itu dibakar dengan dimasukkan kedalam drum atau tong besi. Mulai dari Plt Kepala Dinas Disdukcapil, kepolisian, TNI, dan Satpol PP bergantian melemparkan e-KTP invalid itu kedalam drum besi yang sudah disiram bensin dan dinyalakan api.

Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas Dukcapil Bekasi, Jamus Rasidi mengatakan pemusnahan e-KTP invalid ini menjalankan perintah surat edaran sesuai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

"Kita jalankan perintah Kemendagri, ini bertujuan untuk menghindari jangan sampai e-KTP invalid ini digunakan untuk hal-hal yang tidak benar," katanya kepada Wartawan, Rabu (19/12/2018).

Adapun lanjut Jamus, e-KTP invalid yakni e-KTP yang warga minta ganti karena ada masa berlakunya dengan e-KTP dengan masa berlaku seumur hidup, e-KTP bekas perbaikan data yang salah, e-KTP yang salah cetak atau double saat proses pencetakan dan KTP non-elektronik.

"e-KTP yang kita musnahkan ini akumulasi dari semenjak dari KTP non elektronik menjadi KTP elektronik," paparnya.

Jamus menambahkan jelang Pemilihan Presiden 2019, perekaman data Kartu Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Bekasi sudah mencapai 93 persen.

Mereka yang belum melakukan perekaman e-KTP yaitu pemilih pemula, maupun warga yang tak sanggup datang ke kantor pelayanan di Kecamatan maupun mal Pelayanan Publik.

"Jadi data perekaman data e-KTP di Kota Bekasi sudah mencapai 93 persen atau sekitar 1,7 juta penduduk wajib ber-KTP. Kita akan kebut terus mengejar agar mencapai 100 persen, soalnya e-KTP atau Surket itu kan jadi syarat untuk bisa menggunakan hak pilih di Pilpres 2019," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Jamus menghimbau kepada RT dan RW untuk mengingatkan warganya agar cepat melakukan perekaman e-KTP.

"Jadi RT RW harus aktif cari dan data warganya yang belum lakukan perekaman e-KTP. Kalau ada warganya yang sakit atau halangan lain sehingga tidak bisa mengurus sendiri, laporkan ke kami, nanti akan kami jemput bola untuk dilakukan perekaman," ucapnya. (M18)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved