Sekda Depok Sebut Mesti Ditelaah Tunggakan BPJS Kesehatan Warga Depok Rp94 Miliar

"Jadi mesti dilihat dulu, penyebabnya apa, terus, termasuk kelas berapa yang menunggak," kata Hardiono

Sekda Depok Sebut Mesti Ditelaah Tunggakan BPJS Kesehatan Warga Depok Rp94 Miliar
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok Irfan Qadarusman. 

"Untuk peserta jaminan kesehatan, Indonesia ini yang terbesar se-dunia, lho. Bukan se-Asia lagi. Tapi sudah se-dunia," kata Irfan.

Masing-masing pihak, lanjut Irfan, memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

"Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS," paparnya lagi.

Ia berharap dengan adanya landasan hukum baru tersebut, maka peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa semakin optimal. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved