Ratusan Buruh Kena PHK, Serikat Pekerja JICT Minta Tolong KPK

Ratusan anggota Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal bersama elemen pekerja lain mengadakan aksi lanjutan 'Selamatkan Pelabuhan

Ratusan Buruh Kena PHK, Serikat Pekerja JICT Minta Tolong KPK
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT)
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT) berujuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (18/12/2018). 

Palmerah, Warta Kota -- Ratusan anggota Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT) bersama elemen pekerja lain mengadakan aksi lanjutan 'Selamatkan Pelabuhan Nasional, Save JICT-Koja, Save Pekerja Pelabuhan'.

Kali ini aksi dilakukan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (18/12/2018).

Kali ini mereka kembali mendirikan tenda keadilan dan membawa payung hitam sebagai simbol berlarutnya pengusutan kasus korupsi perpanjangan kontrak JICT-Koja oleh KPK.

Pekerja Pelabuhan Indonesia dalam tuntutannya mendesak KPK segera menuntaskan kasus dugaan kejahatan korupsi lintas negara tersebut yang diduga dilakukan secara sistematis oleh Hutchison Hong Kong bersama beberapa pejabat Pelindo II era RJ Lino, Dirut Pelindo II.

Hal ini tercantum dalam audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang telah menyatakan indikasi kerugian negara hampir Rp 6 trilyun dan beserta pelanggaran Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait tidak adanya izin konsesi dalam kasus kontrak JICT-Koja.

Pelanggaran kedua adalah melanggar Peraturan Menteri BUMN Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik terkait tidak adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT) berujuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (18/12/2018).
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT) berujuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (18/12/2018). (Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT))

Selain itu, pengelola JICT diduga melanggar Peraturan Menteri BUMN No PER-06/MBU/2011 tentang Pendayagunaan Aktiva Tetap karena Hutchison ditunjuk langsung tanpa syarat sah dan Peraturan Menteri BUMN Per-15/MBU/2012 tentang Pengadaan yang Kompetitif, Adil dan Wajar.

"Sampai saat ini Hutchison masih bermain di area abu-abu dengan tetap menjalankan paksa kontrak JICT-Koja karena absennya hukum dan ketegasan pemerintah serta aparat penegak hukum," ungkap M Firmansyah, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT.

Lebih lanjut diungkapkannya, Hutchison sering mengaburkan fakta substantif, pelanggaran aturan dan kerugian negara kasus kontrak JICT-Koja dengan isu non substantif seperti gaji pekerja yang besar ataupun gangguan iklim investasi.

"Kata RJ Lino, 'Siapapun penolak Hutchison adalah Musuh Negara. Pekerja JICT sudah bergaji besar. Ngapain demo-demo? Mereka merasa ada kepentingan yang terganggu jika JICT-Koja dinasionalisasi," ungkap M Firmansyah.

"Padahal dengan tegaknya aturan di Indonesia akan memberi kepastian hukum kepada investor dan menghapus area abu-abu yang sering digunakan pemburu rente atas nama investasi," tambahnya.

Peringatan RJ Lino katanya tidak menghentikan para pekerja. Namun, kritik pekerja berimbas pada PHK massal yang menimpa sebanyak 400 pekerja.

PHK ditetapkan lewat dalih pergantian vendor, padahal keputusan itu katanya memotong hak-hak pekerja, kriminalisasi dan melakukan pemberangusan serikat secara vulgar.

"Untuk itu kami SPJICT mendesak KPK segera menuntaskan kasus mega korupsi kontrak JICT-Koja," ungkapnya

"Jangan sampai ada lagi kejahatan korporasi atas nama investasi dalam kasus penjualan aset negara. Apalagi sampai mengorbankan putra putri bangsa pekerja pelabuhan Indonesia untuk di-PHK massal," tambahnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved